ARTIKEL TENTANG COVID-19

Standard

“PANDEMI MEMATIKAN COVID-19″

POSTER SURYA FIX-min

A. PENGERTIAN CORONAVIRUS DAN COVID-19

Koronavirus atau coronavirus (istilah populernya: virus korona, virus corona, atau virus Corona) adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia (termasuk manusia). Pada manusia, koronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Manifestasi klinis yang muncul cukup beragam pada spesies lain: pada ayam, koronavirus menyebabkan penyakit saluran pernapasan atas, sedangkan pada sapi dan babi menyebabkan diare. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi koronavirus pada manusia.

Penyakit Coronavirus 2019 ( COVID-19 ) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan , ibukota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-2020. Jadi, pada intinya perbedaan antara coronavirus dan covid-19 adalah jika coronavirus merupakan virusnya, sedangkan covid-19 merupakan penyakit yang diakibatkan oleh coronavirus.

B. CARA PENULARAN VIRUS CORONA

Virus corona jenis baru, SARS-CoV2, masih terus diteliti untuk mengetahui karakteristik virus ini dan bagaimana penularan serta penyebarannya. Namun, WHO menjadikan penularan MERS dan SARS sebagai acuan karena penyebabnya berasal dari kelompok virus yang sama, yaitu coronavirus. Penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai hal berikut:

1.  Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin
2. Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan
3. Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan
4. Kontaminasi tinja (jarang terjadi)

Sebuah studi terbaru menunjukkan potensi penularannya melalui udara. Ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus, berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam posisi berdekatan. “Virus ini ditularkan melalui tetesan, atau sedikit cairan, sebagian besar melalui bersin atau batuk,” kata Kepala Unit Penyakit Emerging dan Zoonosis WHO Dr Maria Van Kerkhove, dilansir dari CNBC. Bahkan, para peneliti menemukan bahwa virus itu bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu di udara dan menempel di permukaan benda, bergantung pada beberapa faktor, seperti panas dan kelembapan.

C. GEJALA PENDERITA COVID-19

Infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala; atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada.

Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu :

• Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius)
• Batuk
• Sesak napas

Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus Corona.

D. CARA PENCEGAHAN VIRUS CORONA

Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus Corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini, yaitu :

• Hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung (social distancing).
• Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian.
• Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
• Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
• Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya.
• Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi.
• Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
• Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
• Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan.

E. PERSEBARAN COVID-19

Kasus infeksi Virus Corona COVID-19 di seluruh dunia pada pukul 10:.07 WIB telah mencapai 531.860 dan ada 122.203 yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan peta Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE, Jumat, (27/3/2020). Jumlah kesembuhan pasien Virus Corona COVID-19 paling besar tercatat di Provinsi Hubei, China, yang mencapai 61.201 dan Iran dengan 10.457 orang pulih. jumlah kematian karena COVID-19 secara global tercatat sebanyak 24.057 jiwa. Terus Bertambah setiap hari. Dalam data peta penyebaran Virus Corona COVID-19 tersebut kini ada 175 negara dan wilayah yang terjangkit termasuk China dan pasien dari Kapal Pesiar Diamond Princess. Angka kematian paling besar tercatat di Italia, yang mencapai 8.215 jiwa. Total kematian terbesar kedua berada di Spanyol yang berjumlah 4.365 jiwa.

Virus corona di Indonesia per 28 Maret 2020 tercatat mencapai 1.046 kasus positif Covid-19 yang tersebar di 28 provinsi. Dikutip dari Covid19.go.id, dari 1.046 kasus tersebut, terdapat 87 kasus meninggal dan 46 pasien berhasil sembuh. Sehingga kini ada 913 orang yang dalam perawatan. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Data terbaru menunjukan kasus positif Covid-19 mencapai 598 dengan 31 pasien berhasil sembuh dan 51 kasus meninggal.

F. DAMPAK VIRUS CORONA BAGI EKONOMI DUNIA

Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dampak ekonomi wabah virus corona bisa lebih buruk daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ekonomi Negara China pun yang merupakan negara manufaktur raksasa dunia saat ini telah mengalami penurunan drastis. OECD kembali memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia di tahun 2020 ini akan berkisar pada angka 2.4%, turun dari angka 2.9% pada bulan November. Namun menurut mereka, jika wabah ini menjadi lebih intensif lagi, maka pertumbuhan bisa hanya tinggal 1.5% hampur separuh dari tahun lalu. Adapun, sepanjang bulan Februari 2020, ekonomi China mengalami penurunan terendah sejak tahun 2005 seiring langka pemerintah menangani penyebaran virus.

Menurut data dari Kantor Statistik Nasional China (ONE), patokan Purchasing Managers’ Index (PMI) dari sektor manufaktur jatuh 14,3 poin ke 35,7 setelah sebelumnya mencapai angka 50 poin pada bulan Januari tahun ini. Angka ini merupakan rekor terendah. Sebelumnya angka terendah terjadi pada November 2008 ketika dunia terlanda krisis finansial global. Saat ini, China juga tengah melakukan pembatasan yang akhirnya mempengaruhi beberapa perusahaan, seperti Apple, Diageo, Jaguar, Land Rover dan Volkswagen. Dilansir dari Bloomberg Economics, pabrik di China hanya beroperasi 60% hingga 70% dari kapasitas mereka minggu ini. Kebanyakan pabrik tergantung pada 300 juta buruh dari berbagai kota di China, yang sepertiganya masih belum bekerja lagi karena adanya karantina.

Di Indonesia sendiri, wabah virus corona menyebabkan lesunya pariwisata Indonesia. Yang mana, hingga saat ini, wabah ini telah membuat pengusaha jasa pariwisata kehilangan 30% keuntungan akibat pembatalan atau penundaan perjalanan. Selain itu, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) memprediksi potensi kerugian sektor industri pariwisata bisa mencapai puluhan miliar per bulan karena anjloknya turis dari China.


Referensi :

  1. https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus
  2. https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing
  3. https://www.alodokter.com/virus-corona
  4. https://tirto.id/update-corona-indonesia-28-maret-covid-19-tersebar-di-28-provinsi-eJf3

RINGKASAN BAB V

Standard

“BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT?”

Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (resiprokalitas). Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945.

 HAK DAN KEWAJIBAN

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).

Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Coba Anda periksa naskah UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal mana saja yang berisi aturan dasar tentang hak dan sekaligus juga berisi aturan dasar mengenai kewajiban warga negara. Jika hubungan warga negara dengan negara itu bersifat timbal balik, carilah aturan atau pasal–pasal dalam UUD NRI 1945 yang menyebut hak-hak negara dan kewajiban negara terhadap warganya. Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945). Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak.

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang sulit untuk dipisahkan, akan tetapi banyak terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dalam penrapannya. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi  kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari sendiri dari pada pada kewajibannya . Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan warga negaranya  melaikan juga harus memikirkan kehidupan warga negaranya.

Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya maka terjadilah perlawanan kaum tertindas dimana-mana menuntut hakhaknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia
1. Sumber Historis

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.

2. Sumber Sosiologis

Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika bediri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin kesimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu (individual rights) dan kelompok masyarakat (collective rights), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011).

3. Sumber Politik

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkan Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

mengamandemen UUD NRI 1945,
penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),
menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah,(otonomi daerah),
mewujudkan kebebasan pers,
mewujudkan kehidupan demokrasi.
Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni (1) Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999; (2) Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000; (3) Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001; dan (4) Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah Perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah Amandemen tersebut.

1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945, namun dengan perubahan. Perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli: Pasal 31, (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan Pasal 31, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Pencapaian bangsa di bidang iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai ilmiah

2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Ketentuan ini diatur dalam Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat. Sebelum diubah Pasal 34 UUD NRI 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan UUD NRI 1945 maka Pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state), sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

3. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945]. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945 konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi Pasal 27 Ayat (3) dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945] merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan sebagai berikut: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri.

4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca Amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hakhak dasar warganegara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Dianutnya rezim HAM yang detail dalam UUD NRI Tahun 1945 menunjukan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Coba Anda periksa naskah UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal mana saja yang berisi aturan dasar tentang hak dan sekaligus juga berisi aturan dasar mengenai kewajiban warga negara. Jika hubungan warga negara dengan negara itu bersifat timbal balik, carilah aturan atau pasal–pasal dalam UUD NRI 1945 yang menyebut hak-hak negara dan kewajiban negara terhadap warganya. Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945). Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat.  Konsep Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara diatur dalam agama, pendidikan dan kebudayaan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat, Pertahanan dan Keamanan

F. Rangkuman tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.

3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang.

4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban.

5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undangundang yang menyertainya.

6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

Referensi :

  1. https://vclass.unila.ac.id/mod/resource/view.php?id=21510
  2. http://wahyuprasetyoooo.blogspot.com/2018/11/rangkuman-urgensi-harmoni-kewajiban-dan.html

PAPER ANALISA YANG BERTEMAKAN INTEGRASI NASIONAL

Standard

maxresdefault

“Konflik OPM Yang Tak Pernah Padam”

Seperti yang kita ketahui, berbagai macam kasus integrasi nasional masih saja terjadi di daerah Papua. Sudah sekitar 50 tahun, masyarakat Papua tak pernah merasakan hidup nyaman dan tentram sampai sekarang ini.  Salah satu ancaman utama integrasi nasional di Papua adalah adanya Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM adalah suatu klompok di Papua yang bertujuan ingin melepaskan Papua dari Negara Kedaulatan Republik Indonesia. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1965, namun sebenarnya organisasi ini telah ada dan beroperasi sejak desember 1963. Organisasi ini terbentuk akibat atas terlambatnya kepastian Negara dan Para Penjajah (Belanda) mengenai Papua ini apapakh ikut dalam NKRI atau dikelola oleh Belanda.

Kegiatan yang dilakukan oleh OPM ini sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Diantara yang pernah dilakukan oleh OPM adalah :

1. pemberontakan bersenjata di daerah Papua yang banyak  menimbulkan korban-korban baik itu masyarakat lokal ataupun warga asing.

2. Mengancam PT Freeport dan membakar gudang penyimpanan serta memotong saluran bahan bakar sehingga mengakibatkan kerugian yang besar.

3. Mengibarkan bendera Kejora yang dinilai sebagai bendera negara yang akan dipimpin oleh OPM.

4. Melakukan aksi ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya yang mengakibatkan terjadinya demostrasi besar yang terjadi di Papua.

5. Mengajak para masyarakat di Papua untuk bergabung dan melakukan aksi-aksi menyimpang dari Pancasila dengan tujuan melepaskan diri dari NKRI.

Banyak masyarakat Papua yang tergiur dan kemudian bergabung dengan OPM. Para pimpinan OPM sangat pintar merayu dan mengajak para masyarakat Papua dengan dijanjikan kemerdekaan dan hidup enak. Banyak dari masyarakat Papua yang merasa dibedakan di Indonesia. Mereka merasa orang asing di negeri sendiri, padahal Pemerintah telah memberikan otonomi khusus kepada mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi, masih ada sebagian orang yang menjadi provokator untuk memisahkan Papua dari NKRI. Beberapa indikator inilah yang membuat sebagian masyarakat Papua untuk bergabung dalam OPM dan mewujudkan tujuan OPM tersebut.

Pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam untuk memberantas OPM.  pemerintah berupaya menempuh langkah strategis, baik melalui lobi-lobi internasional maupun pendekatan dengan pemangku kepentingan (stake holder) di Papua. Di samping itu, pemerintah juga melakukan counter propaganda guna meluruskan dan meletakkan permasalahan Papua secara jernih dan objektif serta dapat dimengerti masyarakat internasional bahwa penyelesaian masalah Papua melalui Otonomi Khusus dalam kerangka NKRI merupakan solusi terbaik.  Upaya terakhir yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melalui Tentara Nasional Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberhentikan gerakan OPM satu-persatu. Saat ini banyak anggota OPM yang telah dilumpuhkan dan sebagian masih dalam tahap pencarian.

Masyarakat juga dituntut ikut ambil bagian dalam hal ini. Masyarakat Papua diharuskan bersikap kooperatif tentang keberadaan OPM ini agar memudahkan pemerintah mengatasi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh OPM. Masyarakat juga dilindungi oleh pemerintah dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan OPM, Para masyarakat Papua yang belum pernah sama sekali berinteraksi dengan OPM diyakinkan oleh pemerintah untuk tetap mendukung Papua dalam NKRI, kemudian mereka yang mantan OPM diberikan pembinaan khusus oleh pemerintah.

Referensi :

1. https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/organisasi-papua-merdeka#:~:text=Sejarah%20Organisasi%20Papua%20Merdeka,memisahkan%20diri%20dari%20Negara%20Indonesia.

2. https://www.bappenas.go.id/files/4613/5229/9693/bab-05separatisme__20090202212311__1757__4.pdf


” GAM TANDA NYATA ACEH SENGSARA”

Selain di Papua, kasus yang mengancam integrasi nasional juga terjadi di Aceh. GAM adalah organisasi di Aceh yang bertujuan hampir sama seperti OPM, yaitu memperoleh kemerdekaan (Aceh) untuk keluar dari NKRI. GAM terbentuk akibat ketidakpuasan sebagian rakyat Aceh mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu segi agama, ekonomi, dan sosial. GAM juga terbentuk akibat kecemburuan terhadap suku jawa yang dinilai memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia ini.

Berbagai pemberontakan dan upaya disintegrasi dilakukan oleh GAM terjadi di Aceh dilakukan oleh GAM. Sampai-sampai Aceh saat itu berada di ambang batas negara Indonesia. Hal ini menimbulkan ketakukan segala pihak khususnya masyarakat Aceh. Kondisi ini menyebabkan terjadinya sebutan krisis militer di Aceh karena banyaknya pemberontakan dan kegiatan provokasi yang dilakukan oleh GAM.

Pemerintah dalam hal ini juga tak tinggal diam dalam menjaga keutuhan NKRI terutama di Aceh. Dalam hal ini pemerintah juga awalnya melakukan negosiasi dan penyuluhan internal kepada semua masyarakat aceh yang tidak puas dengan semua kebijakan negara. Namun negosiasi ini tak kunjung menemukan hasil. Oleh karena GAM yang terus melancarkan pemberontakan dan provokasi ndi berbagai daerah di Aceh, Pemerintah kemudian mengirimkan Tentara Nasional Republik indonesia untuk memberantas GAM. Kemudian, langkah ini berhasil mengamankan Aceh untuk tetap berada di Indonesia.

Peran serta rakyat juga sangat besar. Dalam hal ini masyarakat bekerja sama dengan rakyat yang memang masih ingin bertahan di Indonesia untuk mengajak rakyat Aceh lainnya untuk membangkitkan semangat NKRI dan tetap berada di Indonesia sekaligus pemerintah juga memberikan penyuluhan kepada rakyat aceh mengenai persatuan dan kesatuan yang harus terus ditingkatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat juga berperan kooperatif dalam upaya membantu pemerintah untuk memberantas GAM. Akhirnya, oleh karena berbagai upaya tersebut, kasus GAM dapat dituntaskan dengan baik oleh Pemerintah dan Rakyat.

Referensi : https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh

PENDIIDIKAN KEWARGANEGARAAN (3)

Standard

“Urgensi Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Peraturan dan Kesatuan Bangsa”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…Bismillahirrahmanirrahim…

Halo!!! Selamat datang kembali. kali ini saya akan membagikan artikel mengenai materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu “Urgensi Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Peraturan dan Kesatuan Bangsa”

PERT.3

Integrasi nasional mampu membangun dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada didalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan  seperti keanekaragaman suku, wilayah yang luas dan menyebar, dan sumber daya yang melimpah dapat diatasi dengan upaya Integrasi Nasional. Agar upaya tersebut  dapat berhasil, tentunya harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional

1. Makna Integrasi Nasional
Istilah Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah “national integration”. “Integration” berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. “Nation” artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.

Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif).

Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi: 1) Integrasi politik, 2) Integrasi ekonomi, dan 3) integrasi sosial budaya.

2. Jenis Integrasi

a. Integrasi Politik
Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal.  Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia.

b. Integrasi Ekonomi
Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatanhambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi.

c. Integrasi sosial budaya
Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebur dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras.

3. Pentingnya Integrasi nasional

Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan (legitimate) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik.

4. Integrasi versus Disintegrasi

Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan,keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasidapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseturuan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan, dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pasti lah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang.

5. Kontribusi Generasi Muda untuk Integrasi Nasional

Dalam menciptakan integrasi nasional yang makmur, perlu adanya keterlibatan dari seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya, yaitu generasi muda yang akan mewarisi bangsa Indonesia. Generasi muda dianggap pion penting. Sehingga perlu sekali menanamkan pada generasi muda untuk lebih mencintai dan dapat membanggakan Indonesia.

Namun saat ini rasa cinta dan memiliki bangsa Indonesia dari generasi muda mulai terkikis. Adanya globalisasi merupakan faktor yang besar terhadap perubahan ini. Generasi muda saat ini lebih menggandrungi sesuatu yang berbau impor atau berasal dari luar negeri. Karena ada anggapan dengan menyukai atau menggunakan barang dari luar negeri dianggap lebih gaul dan lebih kekinian.

Sedangkan generasi muda merupakan harapan semua orang tua untuk membuat Indonesia lebih maju dan lebih sejahtera. Karena potensi yang dimiliki generasi muda sangatlah besar. Dengan potensi ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mempertahankan integrasi nasional dan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang semakin hari makin kompleks.

Kontribusi yang dapat dilakukan generasi muda dalam menjaga integritas nasional dengan menerapkan:

1. Pengenalan Bhinneka Tunggal Ika

Generasi muda harus memahami dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila untuk dapat melaksanakan integrasi nasional. Janganlah kita menonjolkan sikap kedaerahan atau keagamaan secara berlebihan yang dapat memicu perpecahan.

2. Toleransi antar ras, suku, dan umat beragama

Indonesia merdeka dengan hasil jerih payah para pejuang yang berasal dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Sehingga sudah sepatutnya kita saling menghargai satu sama lain. Perbedaan bukan berarti menjadi pembeda.

3. Menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi di ruang publik yang bersifat formal.

Perbedaan yang ada bukan menjadi sebuah alasan kita untuk terpecah belah atau lebih mengunggulkan kelebihan daerah asalnya. Bukan juga untuk membanding-bandingkan siapa yang paling bagus budayanya. Karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selain itu, perbedaan merupakan suatu keindahan yang harus kita jaga.

Demikian artikel ini saya buat, semoga bermanfaat. 

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

Referensi :

  1. https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/9.-PENDIDIKAN-KEWARGANEGARAAN-1.1.pdf
  2. https://www.qureta.com/post/kontribusi-generasi-muda-untuk-integrasi-nasional