PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (1)

Standard

“Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…Bismillahirrahmanirrahim…

Halo!!! Selamat datang kembali. kali ini saya akan membagikan artikel mengenai materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu “Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional”

hak dan kewajiban warga negara

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pada pertemuan pertama Mata Kuliah PKN ini, dosen menjelaskan mengenai arti dari Pedidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Penjelasan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu :

  • Pendidikan : adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar dengan aktif dapat meningkatkan potensi dirinya untuk mempunyai kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya. Pendidikan dibagi menjadi yaitu kognitif, avektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah pendidikan yang berkaitan potensi intelektual, afektif adalah pendidikan yang berkaitan dengan sikap diri dan nilai, dan psikomotorik adalah pendidikan yang berkaitan dengan keterampilan diri.
  • Kewarganegaraan : adalah segala hal yang berhubungan dengan warga Negara. Menurut Wikipedia, kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam control satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiata politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara.

Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik dan berhubungan dengan warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau professional. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah ataub sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan sarjana diharapkan mampu menguasai beberapa hal, diantaranya menjadi ilmuwan yang berbudaya, mampu bergabung sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan, serta mampu mengembangkan diri menjadi seorang professional.

WARGA NEGARA

A. Pengertian Warga Negara

Warga negara dapat berarti warga, anggota (member) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wiliayah hukum tertentu yang memiliki hal dan kewajiban. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga pada zaman Yunani Kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan/filsuf. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara umum penduduk dan warga negara memiliki definisi sebagai sekelompok atau sejumlah orang yang menetap di suatu negara. Ini merupakan arti dari penduduk secara umum kemudian warga negara pun juga memiliki arti lain. warga negara merupakan penduduk yang menetap di suatu negara tertentu dan berdasarkan hukum serta ketentuan dari negara yang ditinggali. Warga negara yang tinggal di suatu negara wajib mematuhi semua peraturan yang sudah diberlakukan oleh pihak wewenang dan pada umumnya para warga negara tersebut memiliki identitas resmi atau tanda pengenal yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah.

B. Penentuan Kewarganegaraan

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat dimana orang tersebut dilahirkan.Asas ius soli disebut juga asas daerah kelahiran. Sedang asas ius sanguinis ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian daerah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Asas ius soli dan asas ius sanguinis dianggap sebagai asas yang utama dalam menentukan status hukum kewarganegaraan. Pada sekarang ini umumnya negara menganut kedua asas tersebut secara simultan.

Apatride berasal dari kata a yang artinya tidak dan patride yang artinya kewarganegaraan. Jadi apatride adalah orang-orang yang tidak memiliki kenegaraan. Apatride ini bisa dialami oleh orang yang dilahirkan dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli dinegara atau dalam wilayah negara yang menganut asas ius sanguinis. Kemudian Bipatride berasal dari kata bi yang artinya dua dan patride yang berarti kewarganegaraan. Jadi bipatride adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (ganda). Bipatride ini bisa dialami pada orang yang dilahirkan dari orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis didalam wilayah negara yang menganut asas ius soli. Oleh negara asal orang tuanya orang itu dianggap sebagai warga negara karena ia adalah keturunan dari warga negaranya.

C. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 kewarganegaraan Republik Indonesia dapat di peroleh melalui:

1. Kelahiran
Setiap anak yang lahir dari orang tua (ayah atau ibunya) berkewargaan negara indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Pengangkatan
Anak warga negara asing yang berumur 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara negara indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Perkawinan/Pernyataan
Orang asing yang menikah dengan warga negara indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 19.
4. Turut Ayah atau Ibu
Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal diwilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pemberian
Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh presiden setelah memperoleh petimbangan DPR Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda (pasal 20).
6. Pewarganegaraan
Syarat dan tatacara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan diatur dalam pasal 9 s/d 18 Undang-Undang ini.

D. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
Seorang warga negara akan mengalamai kehilangan status kewarganegaraannya apabila :
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari presiden.
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan semacam itu di indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya boleh dijabat oleh warga negara indonesia.
6. Secara sukarela menyatakan sumpah atau janji setia kepada negra asing.
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Mempunyai paspor dari negra asing atau surat yang dapat diartikan sebagai kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal diluar wilayah negara republik indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara indonesia kepada perwakilan negara republik indonesia.

E. Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dalam pasal 31 UU No.12 tahun 2006 dinyatakan bahwa seseorang yang kehilngan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui procedur pewarganegaraan dengan mengajukan permohonan tertulis pada Menteri. Bila pemohon bertemapat tinggal diluar wilayah negara indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
Permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat perkawinan dengan orang asing sejak putusnya perkawinan. Kepala Perwakilan Republik Indonesia akan merumuskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima permohanan.

Demikian artikel ini saya buat, semoga bermanfaat. 

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Referensi :
1. https://www.academia.edu/24986271/MAKALAH_KEWARGANEGARAAN
2. https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-warga-negara.html
3. https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>