Paper Analisa Kasus Disintegrasi Nasional

Nama                   : Sayhan Hudaya

NPM                      : 1915061048

Mata Kuliah        : Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen MK           : Rio Ariestia Pradipta, S.Kom., M.T.I.

5de1c823b99ea

Analisis Permasalahan Disintegrasi Nasional Yang Terjadi Di Aceh Dan Papua

Kedua Permasalahan yang terjadi di Aceh dan Papua adalah terdapat gerakan separatisme atau gerakan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Permasalahan Disintegrasi Aceh:

Di Aceh terdapat gerakan separatisme oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah terjadi sejak tahun 1976 untuk berpisah dari NKRI dan mendirikan negara yang berlandaskan syariat Islam.

Operasi yang dilakukan GAM antara lain operasi merampok senjata, serangan terhadap polisi dan pos militer, pembakaran dan pembunuhan yang ditargetkan kepada polisi dan personel militer, informan pemerintah dan tokoh-tokoh yang pro-Republik Indonesia.

Selain operasi pemberontakan, GAM lebih sering melakukan Provokasi di Aceh guna mendapat banyak dukungan. GAM sudah banyak berganti-ganti penyokong, termasuk dari Libya yang pada tahun 1998-1999 melatih militer tentara GAM. Dimana, saat itu membuat Indonesia mengalami Krisis Militer dan daerah Aceh menjadi zona militer.

Ketika pemerintah pusat tidak efektif karena jatuhnya Soeharto, memberikan keuntungan bagi GAM dan mengakibatkan pemberontakan yang lebih besar. Hal ini membuat Pemerintah NKRI ingin mengakhiri konflik dengan GAM untuk selamanya. Operasi militer yang dilakukan TNI dan Polri pada tahun 2003-2004, serta kehancuran yang disebabkan oleh Tsunami Aceh 2004 menyebabkan GAM  melakukan gencatan senjata dan menerima persetujuan perdamaian pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Permasalahan Disitegrasi Papua:

Di papua, terdapat gerakan separatisme oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sudah terbentuk sejak bulan Desember tahun 1963. Bahkan kegiatan OPM masih terjadi hingga saat ini. Mereka awalnya menempuh jalur diplomatik, seperti melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, menyanyikan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan memiliki lambang negara sendiri.

Namun aksinya semakin menyimpang. Mulai dari pemberontakan bersenjata, melakukan sabotase dan mengancam PT Freeport, membunuh anggota TNI dan Polri, menyerang Pesawat Komersial, menyerang Ibu Kota Jayapura, menculik serta membunuh warga sipil, dan masih banyak lagi.

Fakta bahwa mayoritas korban dari aksi OPM adalah para warga sipil dan anak-anak, membuat Pemerintah Indonesia merespon dengan aksi militer yang lebih besar.  Mereka menyatakan bahwa aksinya tidak akan berhenti sampai Papua benar-benar terpisah dari NKRI.

 

Penyebab Permasalahan:

  • Gerakan GAM disebabkan oleh penerapan syariat agama Islam di Aceh dan perbedaan budaya dengan banyak daerah lain di Indonesia. Selain itu terdapat kebijakan-kebijakan Pemerintah Orde Baru Presiden Soeharto yang tidak disukai oleh rakyat dan tokoh terkemuka di Aceh.

Sistem Pemerintahan yang Sentralistik pada masa Orde Baru membuat permasalahan di Aceh yang letaknya berada di ujung Indonesia dana tidak diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu budaya pemerintah Indonesia yang dianggap “neo-kolonial”, dan meningkatnya jumlah migran dari pulau Jawa ke provinsi Aceh serta distribusi pendapatan yang tidak adil dari sumber daya alam menjadi bahan perdebatan. Keluhan-keluhan inilah yang membuat Hasan di Tiro untuk membentuk GAM pada tanggal 4 Desember 1976 dan mendeklarasikan kemerdekaan Aceh.

  • Gerakan OPM disebabkan karena mereka mengganggap bahwa Papua sejak awal tidak memiliki hubungan dengan Indonesia ketika republik Indonesia baru terbentuk. Saat pemerintahan Republik Indonesia dijalankan, tidak ada pembangunan ataupun aktivitas pemerintahan yang terjadi di wilayah Papua. Lalu mereka menolak pembangunan dan aktivitas pemerintahan apapun dari Indonesia, baik lembaga kemanusiaan, rombongan pemuka agama, organisasi pemerintahan, dan lain-lain. Dari situlah aksi OPM mulai berkembang.

 

Solusi:

Solusi Dari Pemerintah

Menurut saya, seharusnya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas serta membenahi pemerintahan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk permasalahan di Papua pemerintah sebaiknya juga menempuh jalur diplomatik melalui pendekatan non militer, guna mencapai kesepakatan perdamaian antara pihak OPM dan Pemerintah Indonesia, mengingat aksi militer balasan pemerintah yang selalu dilakukan secara lebih besar tidak menyelesaikan masalah hingga saat ini.

Solusi dari seluruh lapisan masyarakat

Menurut saya, masyarakat harus lebih membuka diri untuk bertoleransi dan menghargai perbedaan di Indonesia, tidak menguatamakan kepentingan pribadi atau kebudayaannya sendiri, serta menyadari pentingnya Integrasi Nasional demi persatuan Indonesia.

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>