BAB 5 | BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

hak-dan-kewajiban

Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (resiprokalitas). Setiap warga negara pastinya memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitupun sebaliknya. Dari hak dan kewajiban terhadap negara ini, bagaimana cara mewujudkan hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara?

Hak adalah kuasa untuk melakukan suatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib atau kewajiban  adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

 

Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Salah satu contohnya adalah pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang mengatur tentang hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikannya, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat berupa bantuan seperti beasiswa, beras miskin, potongan  harga bbm, dan lain-lain.

 

Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain.

 

Setelah mengetahui harmoni kewajiban dan hak negara, kita pun harus tahu apa esensi dan urgensi yang didapat dari persoalan tersebut. Untuk memahaminya, digunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi :

  1. Dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menciptakan  toleransi antar agama dan ketentraman dalam agama yang dianutnya.
  2. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban, mengakibatkan pendidikan dan fasilitasnya dapat merata dan memadai, selain itu juga agar budaya bisa terus lestari seiring perkembangan zaman.
  3. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi negara stabil dan terkendali.
  4. Dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban, mengakibatkan rakyat yang aman dan tentram.

 

Referensi :

– Nurwadi, Paristianti et all., 2016. “Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan Cetakan I”. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>