BAB 5 | BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

hak-dan-kewajiban

Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (resiprokalitas). Setiap warga negara pastinya memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitupun sebaliknya. Dari hak dan kewajiban terhadap negara ini, bagaimana cara mewujudkan hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara?

Hak adalah kuasa untuk melakukan suatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib atau kewajiban  adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

 

Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Salah satu contohnya adalah pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang mengatur tentang hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikannya, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat berupa bantuan seperti beasiswa, beras miskin, potongan  harga bbm, dan lain-lain.

 

Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain.

 

Setelah mengetahui harmoni kewajiban dan hak negara, kita pun harus tahu apa esensi dan urgensi yang didapat dari persoalan tersebut. Untuk memahaminya, digunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi :

  1. Dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menciptakan  toleransi antar agama dan ketentraman dalam agama yang dianutnya.
  2. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban, mengakibatkan pendidikan dan fasilitasnya dapat merata dan memadai, selain itu juga agar budaya bisa terus lestari seiring perkembangan zaman.
  3. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi negara stabil dan terkendali.
  4. Dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban, mengakibatkan rakyat yang aman dan tentram.

 

Referensi :

– Nurwadi, Paristianti et all., 2016. “Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan Cetakan I”. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

INDIVIDUAL TASK | MENGANALISIS PERMASALAHAN YANG TERJADI DI ACEH DAN PAPUA YANG BEHRUBUNGAN DAENGAN INTEGRASI NASIONAL

Nama Mahasiswa       : Sarah Mustika Dewi
NPM                              : 1915061001
Mata Kuliah                : Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Dosen MK         : Rio Ariestia Pradipta

 

Pertama-tama, apa itu integritas nasional?

Integritas adalah suatu upaya untuk membaurkan atau mempersatukan suatu kesatuan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Di Indonesia sendiri, integritas nasional termasuk sebagai salah satu parameter untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jika ada persatuan, pasti ada saja perpecahan yang dapat timbul karena beberapa hal. Indonesia juga pernah mengalami konflik antar kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena itulah, kali ini kita akan bahas dan analisa tentang kelompok tersebut.

 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan organisasi separatisme yang bertujuan untuk mengupayakan Aceh dapat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membuat negara kesatuan sendiri. Awal mula terbentuknya organisasi ini adalah perbedaan budaya antara budaya aceh dan budaya-budaya di seluruh Indonesia. Selain itu, banyak kebijakan sekuler dalam administrasi pada masa Presiden Soeharto (Orde Baru) sangat tidak disukai di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh tidak menyukai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mempromosikan satu ‘budaya Indonesia’. Awal mula terbentuknya organisasi ini adalah karena kekecewaan mereka dengan model pembangunan yang dibawahi oleh orang-orang jawa. Mereka berasumsi bahwa telah terjadi kolonialisasi Jawa atas masyarakat dan kekayaan alam di Aceh.

 

Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto (orde baru).

 

Solusi

Berdasarkan konflik tersebut, solusi yang bisa dilakukan adalah :

  • Pemerintah
  1. Memberi pendekatan dan pemahaman mengenai sosial budaya yang ada di Indonesia.
  2. Melakukan pendekatan diplomatik, pendekatan militer, juga pendekatan kesejahteraan warga asli secara damai khususnya pada konflik OPM karena di papua masih belum tersentuh dengan pembangunan.
  • Masyarakat
  1. Tidak membandingkan budaya secara berlebihan.
  2. Menerima perbedaan mereka, dengan begitu mereka merasa diterima dan nyaman berada di Indonesia.
  3. Mengamalkan pancasila sebagai ideologi negara karena pancasila memiliki poin-poin penting dalam kehidupan.

 

Referensi :

https://www.kompasiana.com/rizkirulya/550066458133115318fa7607/sekilas-tentang-konflik-aceh

http://www.markijar.com/2016/12/sejarah-lengkap-konflik-dan.html

http://suarakritingfree.blogspot.com/2013/01/sejarah-singkat-terbentuknya-organisasi.html

 

 

PART 3 | URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

pentingnya-integrasi-nasional-dalam-bingkai-bhineka-tunggal-ika

 

Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai pulau yang memiliki beragam suku, adat, ras, dan agama. karena perbedaan tersebut kita harus bisa menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia agar tidak tercerai berai. Salah satu parameter untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut adalah integrasi nasional.

 

Apa itu Integrasi Nasional?

Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation (Inggris) yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia.

Sedangkan integritas nasional menurut Ramlan Subakti (2010) adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Integritas Nasional negara Indonesia sendiri di dasari oleh pancasila yakni pada sila ke-3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Jika kita perhatikan maka sila ke-3 ini memiliki makna yang sangat dalam, yaitu rasa nasionalisme dalam artian bukan rasa nasionalisme sempit.

Adapun jenis-jenis integrasi yaitu :

1) integrasi bangsa,

2) integrasi wilayah,

3) integrasi nilai,

4) integrasi elit-massa, dan

5) integrasi tingkah laku
(perilaku integratif).

 

Mengapa Integritas Nasional itu Sangat Penting?

Persatuan itu bukan menyeragamkan setiap orang, tetapi tetap berbeda dan memiliki satu tujuan atau satu kesamaan. Misalnya, masa lalu Indonesia yang dijajah oleh negara lain lalu timbulah suatu rasa pada seluruh bangsa Indonesia yang ingin  terbebas dari kesengsaraan dan ingin merdeka secara bersama-sama. Itulah mengapa integritas nasional sangat penting adanya. Maka jika tidak ada integritas nasional maka negara ini bisa-bisa hancur karena tidak bisa menghargai perbedaan tersebut. Selain itu, integritas juga bisa membangkitkan kesadaran kita akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.

 Referensi :

– Nurwadi, Paristianti et all., 2016. “Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan Cetakan I”. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

PART 2 | ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER

makna-persatuan-dan-kesatuan-630x380

Identitas Nasional

Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”. identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah “nasional” menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri khas, karakteristik atau jati diri suatu negara.

Identitas Nasional Negara Indonesia

Indonesia sendiri mempunyai identitas nasional, yaitu seperti yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009.

BAB XV. BENDERA DAN BAHASA

BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Jati Diri

Jati diri adalah suatu hal yang ada di dalam diri seseorang, yang meliputi sifat, watak dan kepribadiannya. Sebagai suatu ciri khas yang membedakan dengan negara lain, Indonesia memiliki jati diri, yaitu :

1. Sifat religius

2. Menghormati bangsa dan manusia lain

3. Persatuan

4. Gotong royong dan musyawarah

5. Keadilan Sosial

Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia bermakna kepribadian, identitas dan keunikan yang dapat terwujud sebagai satu kesatuan.

Referensi :

https://radenfatah.ac.id/tampung/hukum/20161122085810uud1945amandemen.pdf

- Nurwadi, Paristianti et all., 2016. “Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan Cetakan I”. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

PART 1 | HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

download

Warga Negara

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewarganegaraan itu sendiri adalah segala hal ihwal yg berhubungan dengan warga negara. Adapun pengakuan status warga negara di Indonesia terdapat dalam pasal 26 Ayat 1 dan 2 UUD 1945, yaitu :

  1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
  2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan

Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1), sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2).

Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu 24 diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun fungsi dari pendidikan kewarganegaraan yaitu :

  1. Kognitif (Kemampuan berpikir kritis)
  2. Afektif (sikap/perilaku)
  3. Psikomotorik (Keterampilan)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan :

– menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya

– mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja

– mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Kita sebagai mahasiswa yang dianggap sebagai insan cendekian harus bisa memahami dinamika dan permasalahan politik kebangsaan melalui pendidikan kewarganegaraan. Karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Selain itu juga dengan pendidikan kewarganegaraan ini seharusnya dapat menumbuhkan bela negara dan rasa cinta tanah air pada mahasiswa sehingga memiliki semangat juang untuk mengharumkan nama Indonesia dikancah Dunia dengan membuat inovasi-inovasi baru yang dapat bermanfaat bagi seluruh orang.

Referensi :

– Nurwadi, Paristianti et all., 2016. “Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan Cetakan I”. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.