Jurnal Perkuliahan 1 Pengetahuan Lingkungan : G20 & COP26


G20

G20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997 / 1998. G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa, yang memiliki PDB terbesar di dunia.

Pemerintah Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang.  Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, di Roma. Momentum itu merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu.

Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 Triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 Triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.

”Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan Undang Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.  Pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan forum G20 untuk mendorong kepentingan Indonesia terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta kerjasama produksi dan distribusi vaksin.

G20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997 / 1998. G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa, yang memiliki PDB terbesar di dunia.  Kelompok negara ini berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% investasi global, serta meliputi dua pertiga populasi penduduk dunia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri akan mengoordinasikan bahasan topik non keuangan (Sherpa Track); Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengoordinasikan bahasan topik keuangan (Finance Track); sementara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengoordinasikan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media.

G20 menyetujui perjanjian bersejarah yang akan mengenakan pajak minimum 15% terhadap perusahaan-perusahaan multinasional. Perjanjian ini akan mengakhiri aksi berlomba-lomba mengenakan pajak korporasi terendah yang sangat merugikan

Perjanjian pajak minimum korporasi sudah didukung hampir 140 negara di seluruh dunia. Perjanjian ini akan mengakhiri praktik yang selama ini dilakukan korporasi besar, semacam Apple dan Alphabet -induk usaha Google. Mereka selalu memarkir perolehan labanya di negara-negara yang mengenakan rezim pajak rendah.

Hampir 140 negara yang mendukung pajak minimum 15% tersebut menguasai lebih dari 90% PDB global. Reformasi pajak korporasi ini pertama kali diusulkan pada 2017. Persetujuannya mendapatkan dorongan kuat setelah didukung Presiden AS Joe Biden. Setelah sekarang disetujui, beleid itu akan diberlakukan mulai 2023.

Setidaknya ada empat agenda kerja untuk Indonesia untuk memanfaatkan Presidensi KTT G20 di tahun 2022 diantaranya adalah Mereda Ketegangan Demi Ketegangan Dunia, Mengembalikan Relevansi G20 Dalam Penanganan Covid-19, Melakukan koherensi terhadap Prinsip Perpajakan Global dan Melakukan Rekomitmen Terhadap Isu Perubahan Iklim dan Inklusi Keuangan,” tulis Achmad pada siaran resmi, Senin (20/9/2021).


COP26

 

 UN Climate Change Conference (COP26), 1 November 2021, di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia

Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global, merupakan kunci. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82 persen di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai di 2024, terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010-2019. Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Di sektor energi, kami juga terus melangkah maju. Dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Utara. Tetapi, hal itu tak cukup. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net–zero emission dunia.

Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. Yang Mulia, Sebagai penutup di KTT ini, atas nama Forum Negara-negara Kepulauan dan Pulau Kecil (AIS-Archipelagic and Island States), Indonesia merasa terhormat dapat menyirkulasikan pernyataan bersama para pemimpin AIS Forum. Sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus memajukan kerja sama kelautan dan aksi iklim di UNFCCC.


 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/36955/pemerintah-siap-selenggarakan-presidensi-g20-tahun-2022/0/berita

https://investor.id/international/269232/g20-setujui-pajak-minimum-korporasi-15

https://ekonomi.bisnis.com/read/20210920/9/1444427/menuju-presidensi-g20-ini-4-agenda-yang-harus-didorong-indonesia

https://setkab.go.id/un-climate-change-conference-cop26-1-november-2021-di-scottish-event-campus-glasgow-skotlandia/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>