BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT?

Assalamualaikum Wr. Wb.

Hari ini saya akan menjelaskan isi dari Buku Pendidikan Kewarganegaraan bab 5.

Hak adalah kuasa untuk menerima
atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak
tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk
memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak
tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan
demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).
Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada
hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap
kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula
sebaliknya. Mill (1996) yang menyatakan bahwa lahirnya
hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak
persamaan dan hak kebebasan.]
Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik
atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan
penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945). Atas dasar hak ini,
negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga
negara.
Budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya
adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa dalam hal ini
raja atau sultan sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang
sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara di mana horizon
kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai
postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam
UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak
asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan
kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan
dalam suatu undang-undang.
Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika
dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang
dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan
adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat
berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia
menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya
harmoni antara hak dan kewajiban.

Sekian dar saya Wassalamualaikum Wr. Wb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>