Pendidikan Kewarganegaraan

Bagaimana Nilai dan Norma Konstitusional
UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas
Ketentuan Perundang-Undangan di Bawah
UUD? (Pertemuan ke-4)

images (5)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Halo semuanya! Kali ini saya akan membahas materi Pendidikan Kewarganegaraan pada Bab tentang “Bagaimana Nilai dan Norma Konstitusional UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-Undangan di Bawah UUD?”. Pada bab ini kita akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundangan di bawah UUD. Oke langsung saja kita kepembahasannya….

PENGERTIAN KONSTITUSI

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyrutiyah (Riyanto, 2009). Constituer (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan  membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Kontitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Machfud MD ,2001).

FUNGSI KONSTITUSI

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto, 2009).
2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).
3. Konstitusi berfungsi: (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; (c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; (d) menjamin hak-hak asasi warga negara.

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara (individu).

Konstitusi memiliki 2 macam pengertian yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas.
a. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka Kerajaan Inggris tidak memiliki
konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian Kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya di antaranya adalah Israel dan Selandia Baru.

 

SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Melihat sejarah Indonesia, konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan sering mengalami perubahan yang membuat terjadi dinamika ketatanegaraan. Dalam sejarahnya, konstitusi di Indonesia telah berubah sebanyak 5 kali. Pertama UUD NRI 1945 (masa kemerdekaan) yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17
Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Kemudian konstitusi berubah menjadi Konstitusi RIS 1949 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian berubah kembali menjadi UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama) pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Lalu pada orde baru, UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru) pada 1966 sampai dengan 1998.

Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa
UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu,
dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka
peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN). Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa (founding father) Indonesia. Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 sebanyak empat kali yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal
reformasi.

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (konstitusi). Dengan demikian konstitusi
mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan
sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945, isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal isi norma suatu pasal dalam undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI. Dengan demikian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar.

Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsisi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, pengadaan beras miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan untuk apa bayar pajak, adalah untuk kita juga. Akan tetapi, akan terasa janggal apabila penerima manfaat atas uang pajak dan penikmat fasilitas publik bukanlah seorang pembayar pajak atau Wajib Pajak. Padahal mereka yang dikategorikan kelompok ini bukanlah orang miskin, melainkan kelompok yang lalai terhadap kewajibannya kepada negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui
pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan dikenal dengan sebutan pendompleng pembangunan atau free rider. Jadi,
sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor sebagai Wajib Pajak yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang taat.

 

Oke itulah pembahasan dari saya, semoga pembahasan yang saya sampaikan bermanfaat, sekian dan terimakasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

COVID-19

Virus Corona atau biasa disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, ibukota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung. Pada 28 Maret 2020, tingkat kematian secara keseluruhan per jumlah kasus yang terdiagnosis adalah 4,6 persen; mulai dari 0,2 persen hingga 15 persen menurut kelompok umur dan masalah kesehatan lainnya.

Virus ini terutama menyebar selama kontak dekat dan melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang batuk atau bersin. Tetesan pernapasan mungkin dihasilkan selama bernafas tetapi virus umumnya tidak mengudara. Orang juga dapat terkena COVID-19 dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian wajah mereka. Paling menular saat orang bergejala, meskipun penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul. Virus ini dapat hidup di permukaan hingga 72 jam. Waktu sejak pajanan hingga timbulnya gejala umumnya antara dua dan empat belas hari, dengan rata-rata lima hari. Metode standar diagnosis adalah dengan membalikkan reaksi berantai polimerase transkripsi (rRT-PCR) dari usap nasofaring . Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko , dan CT scan dada yang menunjukkan fitur pneumonia.

Gejala umum termasuk demam , batuk , dan sesak napas . Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan , kehilangan bau , dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus menyebabkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia dan kegagalan multi-organ .

Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah infeksi termasuk sering mencuci tangan , menjaga jarak sosial (menjaga jarak fisik dari yang lain, terutama dari mereka yang memiliki gejala), menutupi batuk dan bersin dengan tisu atau siku bagian dalam, dan menjaga tangan yang tidak dicuci menjauh dari wajah. Penggunaan masker direkomendasikan oleh beberapa otoritas kesehatan nasional untuk mereka yang mencurigai mereka memiliki virus dan pengasuh mereka, tetapi tidak untuk masyarakat umum, meskipun topeng kain sederhana dapat digunakan oleh mereka yang menginginkannya. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk COVID-19. Penatalaksanaan meliputi pengobatan gejala , perawatan suportif , isolasi , dan tindakan eksperimental.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019-20 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Penularan lokal penyakit ini telah dicatat di banyak negara di keenam wilayah WHO .

Presiden Joko Widodo awal pekan lalu kepada masyarakat agar mengurangi interaksi antarorang di komunitas dan ruang publik ( social distancing) akan efektif memperlambat laju penularan Covid-19 jika disertai kebijakan yang kompak antara pemerintah pusat dan daerah serta pengawasan yang serius di masyarakat. Sebaliknya, social distancing dan berbagai langkah mitigasi lainnya seperti pengetesan massal yang tidak optimal dan pembatasan transportasi publik tanpa sosialisasi yang baik dan perencanaan yang matang justru akan gagal mencegah peningkatan jumlah infeksi secara eksponensial dan menimbulkan beban berat pada sistem kesehatan. Beberapa peneliti Indonesia memperkirakan jumlah penderita Covid-19 di Indonesia bisa mencapai 71.000 kasus pada akhir April jika tidak ada intervensi besar-besaran secara cepat untuk menghambat kecepatan penyebaran virus.
Di Indonesia, presiden mengimbau mengurangi interaksi antarorang hampir dua pekan setelah kasus pertama diumumkan. Kini Covid-19 telah menyebar di 17 dari 34 provinsi di negeri ini dengan kasus terkonfirmasi per 24 Maret mencapai 686 dan kematian 55 orang. Masalahnya, sementara social distancing belum maksimal, lebih dari 200 juta umat Muslim di Indonesia akan menjalani puasa Ramadan mulai pekan keempat April. Umumnya, pada bulan itu ada banyak kegiatan buka bersama dan jemaah tarawih tiap malam. Pertemuan yang intens dan dekat antarorang dalam kegiatan itu akan menyulitkan langkah pencegahan transmisi infeksi.

Update Rincian Kasus Corona di 29 Provinsi di Indonesia

Berikut update kasus virus corona di 29 wilayah di Indonesia per Sabtu (28/3/2020)

1. DKI Jakarta

Terkonfirmasi: 627
Sembuh: 43
Meninggal: 62

2. Jawa Barat

Terkonfirmasi: 119
Sembuh: 6
Meninggal: 17

3. Banten

Terkonfirmasi: 103

Sembuh: 1
Meninggal: 4

4. Jawa Timur

Terkonfirmasi: 77

Sembuh: 8
Meninggal: 4

5. Jawa Tengah

Terkonfirmasi: 55

Sembuh: 0
Meninggal: 7

6. Sulawesi Selatan

Terkonfirmasi: 33

Sembuh: 0
Meninggal: 1

7. DI Yogyakarta

Terkonfirmasi: 22

Sembuh: 1
Meninggal: 2

8. Kalimantan Timur

Terkonfirmasi: 17

Sembuh: 0
Meninggal: 0

9. Bali

Terkonfirmasi: 9

Sembuh: 0
Meninggal: 0

10. Sumatera Utara

Terkonfirmasi: 8

Sembuh: 0
Meninggal: 1

11. Kalimantan Tengah

Terkonfirmasi: 7

Sembuh: 0
Meninggal: 0

12. Papua

Terkonfirmasi: 7

Sembuh: 0
Meninggal: 0

13. Sumatera Barat

Terkonfirmasi: 5

Sembuh: 0
Meninggal: 0

14. Kepulauan Riau

Terkonfirmasi: 5

Sembuh: 0
Meninggal: 0

15. Aceh

Terkonfirmasi: 4
Sembuh: 0
Meninggal: 0

16. Lampung

Terkonfirmasi: 4
Sembuh: 0
Meninggal: 0

17. Kalimantan Barat

Terkonfirmasi: 3
Sembuh: 0
Meninggal: 0

18. Sulawesi Tenggara

Terkonfirmasi: 3
Sembuh: 0
Meninggal: 0

19. Sumatera Selatan

Terkonfirmasi: 2
Sembuh: 0
Meninggal: 1

20. Nusa Tenggara Barat

Terkonfirmasi: 2
Sembuh: 0
Meninggal: 0

21. Kalimantan Utara

Terkonfirmasi: 2
Sembuh: 0
Meninggal: 0

22. Sulawesi Utara

Terkonfirmasi: 2
Sembuh: 0
Meninggal: 0

23. Sulawesi Tengah

Terkonfirmasi: 2
Sembuh: 0
Meninggal: 0

24. Papua Barat

Terkonfirmasi: 2
Sembuh: 0
Meninggal: 0

25. Riau

Terkonfirmasi: 1
Sembuh: 0
Meninggal: 0

26. Jambi

Terkonfirmasi: 1
Sembuh: 0
Meninggal: 0

27. Kalimantan Selatan

Terkonfirmasi: 1
Sembuh: 0
Meninggal: 0

28. Maluku

Terkonfirmasi: 1
Sembuh: 0
Meninggal: 0

29. Maluku Utara

Terkonfirmasi: 1
Sembuh: 0
Meninggal: 0

Data dan Statistika Penyebaran Virus Corona di Indonesia

5e80109b82274

KOMPAS.com – Sejak kasus pertama dikonfirmasi pada 2 Maret 2020, laporan kasus virus corona di Indonesia kini terus bertambah setiap harinya. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, tambahan kasus Covid-19 melebihi angka 100. Pada Sabtu (28/3/2020), Indonesia melaporkan tambahan sebanyak 109 kasus baru, sehingga total mencapai 1.155 kasus. Pasien sembuh diketahui bertambah 13 orang menjadi 59 dan kasus menjadi 102 orang dengan tambahan 15 kasus. DKI Jakarta masih menjadi wilayah yang memiliki jumlah kasus tertinggi, yaitu 627, disusul oleh Jawa Barat dan Banten.

Sumber : https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/110300665/update-rincian-kasus-corona-di-29-provinsi-di-indonesia?page=1

Data dan Statistik Update Terakhir Tanggal 29 Maret

IMG_20200330_063943

Kasus : 1285 +130 kasus

Dirawat : 1107

Meninggal : 114

Sembuh : 64

Sumber : www.covid19.go.id

 

 

Pendidikan Kewarganegaraan

BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK
NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM
DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA
KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH
UNTUK MUFAKAT? (Pertemuan ke-5)

images (3)

Halo semuanya? Pada artikel kali ini saya akan membahas terkait materi tentang “Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat”. Langsung saja kita ke pembahasannya….

Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Apakah anda memiliki hak dan kewajiban? Manakah yang harus didahulukan? Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (resiprokalitas). Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. Bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara?

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Pada zaman kerajaan dulu, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. Begitu juga keadaannya pada masa pemerintahan Indonesia yang pernah di jajah negara lain. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban an sich. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah “strong sense of entitlement”.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).

B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

1. Sumber Historis

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.

Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama.  Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode (Manan, 2001), yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908–1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945–sekarang).

Bagaimana dengan perkembangan konsep kewajiban? Jika hak asasi manusia mendapat perjuangan yang luar biasa dari para pendukungnya, misal dengan munculnya Declaration Universal of Human Rights 1948,
maka pemikiran tentang kewajiban dasar manusia tidak sebesar itu.

2. Sumber Sosiologis

Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak￾anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah
terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita (Wirutomo, 2001).

3. Sumber Politik

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tuntutan perubahan UUD NRI 1945  merupakansuatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah
UUD NRI 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia.

D. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Berikut adalah esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dari berbagai bidang.

1. Agama

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi, paham Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa (jiwa keberagamaan) harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam UUD NRI 1945. Apa makna negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu? Adanya jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadah selain diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) juga dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI 1945.

2. Pendidikan dan kebudayaan

Dalam pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 terdapat penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional yang bermakna bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkeinginan bahwa pada tahun 2025 pendidikan nasional menghasilkan INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna). Kecerdasan yang kita maksud adalah kecerdasan yang komprehensif. Artinya, bukan hanya cerdas
intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kinestetis. Bersamaan dengan dimilikinya kecerdasan secara komprehensif, insan Indonesia juga harus kompetitif.

3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

Sesuai semangat Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil lebih baik. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian “sektor ekonomi rakyat”, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilikannya oleh rakyat banyak.

4. Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan Negara Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan presiden untuk membentuk undang-undang.

Sekian materi yang bahas pada artikel kali ini. Terimakasih…..

Analisa tentang Integrasi Nasional

integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Integrasi mempunyai arti pembauran/penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh / bulat. Dan nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional. Jadi dapat diartikan bahwa Integrasi nasional artinya penyatuan  bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Namun terdapat unsur-unsur disintegratif yang paling menonjol dewasa ini adalah sifat ekstrimitas, deficit kepercayaan social dan ambruknya nilai-nilai kemanusiaan. Unsur-unsur disintegratif  tersebut hanya dapat dihilangkan dengan cara melakukan proses transformasi konflik, yaitu menyalurkan energi negatif  kepada saluran-saluran alternatif yang akan mengelola konflik tersebut. Karenanya, untuk mengatasi komplikasi antara konflik kekerasan, politik identitas dan konsolidasi demokrasi, diperlukan komitmen politik dari para elit politik untuk memulai suatu projek jangka panjang, merumuskan suatu cetak biru mengenai strategi dan taktik proses nation building untuk membangun kultur baru bangsa yang mengapresiasi perbedaan sebagai modal social dan mencetak generasi. Masalah integrasi nasional di Indonesia  sangat kompleks  dan multidimensional. Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas, konflik antara elite politik, lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan HAM serta kesiapan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Seperti permasalahan yang terjadi di Aceh dan Papua terkait permasalahan integrasi nasional. Adanya GAM dan OPM membuat terjadinya disintegrasi nasional di Indonesia. GAM (Gerakan Aceh Merdeka) adalah gerakan separatisme yang didirikan di Aceh dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Aceh adalah Propinsi yang mayoritasnya beragama Islam. Dengan demikian maka hampir seluruh anggota dan simpatisan GAM adalah orang-orang yang beragama Islam. Sementara OPM (Organisasi Papua Merdeka) adalah gerakan separatisme yang didirikan di Papua yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Berbeda dengan GAM, hampir seluruh anggota OPM adalah orang-orang yang beragama Kristen. Karena mayoritas orang asli Papua memang beragama Kristen. Baik GAM maupun OPM melakukan perjuangan mereka dengan diplomasi, maupun dengan mengangkat senjata. GAM dan OPM memiliki latar belakang yang sama yaitu karena adanya keinginan untuk bebas mengolah daerahnya sendiri baik dari sumber daya alam maupun manusia. Selain itu gerakan separatisme yang muncul di Indonesia disebabkan karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang berkuasa karena sering kali pemerintah menelantarkan rakyatnya yang ada di daerah-daerahnya.

Oleh karena itu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pemerataan dalam semua segi bidang ke semua daerah, khususnya daerah-daerahnya yang letaknya berada di perbatasan atau jauh dari pemerintah pusat. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dalam semua segi bidang yang merata ke semua daerah agar bisa terciptanya keadilan. Dan munculnya GAM dan OPM, pemerintah perlu bijak melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi agar semua gerakkan separatisme dapat dihilangkan dan tidak ada lagi gerakkan separatisme yang muncul di kemudian hari. Namun kita sebagai warga negara Indonesia tentunya wajib untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia seperti memberi bantuan kepada sesama yang memiliki masalah di segala bidang dan ikut turun dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya di daerah yang kurang pengawasan dan perlakuan yang dilakukan pemerintah sehingga kita dapat pula mengatasi akibat dari masalah yang terjadi.

Pendidikan Kewarganegaraan

URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA (pertemuan 3)

integrasi-nasional-ppt-3-638

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Halo semuanya! Di artikel kali ini saya akan membagikan materi resume Pendidikan Kewarganegaraan tentang ” Urgensi Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Oke langsung saja saya terangkan materinya….

Suatu negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara-bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

Lalu bagaimana konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara? Pada kali ini saya akan mengajak untuk mempelajari lebih lanjut perihal itu, dan nantinya anda diharapkan : mampu berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional
dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI; mampu
mengevaluasi urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan
kesatuan bangsa dalam wadah NKRI; dan mampu menyajikan hasil studi kasus terkait esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan
dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. 

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional

1. Makna Integrasi Nasional

Istilah Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah “national integration”. “Integration” berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. “Nation” artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.

Dalam realitas nasional, integrasi nasional  dapat dilihat  dari tiga aspek yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi
politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi
antardaerah yang bekerjasama secara sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasi  sosialbudaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan. Berdasarkan
pendapat ini, integrasi nasional meliputi : 1) Integrasi politik, 2) Integrasi ekonomi,
dan 3) integrasi sosial budaya.

2. Pentingnya Integrasi Nasional

Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan (legitimate) merupakan hal penting bagi pembentukan negara. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat
dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama.

Negara-bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat
menjelaskan hal ini. Pertama, dikarenakan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang dilakukan penjajah adalah membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi kolonial itu sendiri. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya , tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara-bangsa (nation state) merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa (suku) yang selanjutnya bersepakat
bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian-pertalian
primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan￾kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami, bersifat primer.

Itulah yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terimakasih.

Pendidikan Kewarganegaraan

Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu  Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter (pertemuan 2)

images (2)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Halo semuanya! Di blog kali ini saya akan membagikan resume materi Pendidikan Kewarganegaraan tentang “Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Dererminan Pembangunan Bangsa dan Karakter”. Oke langsung saja kita ke pembahasannya lebih lanjut….

Apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan orang luar? Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri.

Identitas adalah ciri khas yang dimiliki seseorang/kedekatan dengan sesuatu tempat atau daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP
sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara
Indonesia.

Lalu apa makna identitas nasional ?
Tilaar (2007) menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah
seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Kemudian apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat menelusuri konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis. Di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah di jelaskan sebagai berikut.

Ditentukan secara musyawarah bersama untuk menentukan jati diri negara.
BAB XV : BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)
PASAL 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36 A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)
Pasal 36 B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **

Selain yang dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ciri atau karakteristik yang membedakan negara-bangsa Indonesia
dibandingkan dengan negara lain dapat dibedakan lainnya seperti berikut yaitu :
-Norma. Contohnya seperti kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat luar.
-Budaya. Contohnya seperti orang Indonesia murah senyum dan rasa sosial yang tinggi dan dekat. Sedangkan orang luar biasanya serius dan individual.
-Secara fisik seperti warna kulit, tinggi badan, dan sebagainya.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa identitas disebut juga jati diri. Nah berbicara soal jati diri, apa itu jati diri dan apa tujuan adanya jati diri?
Jati diri adalah suatu hal yang ada di dalam diri kita, Dengan meliputi karakter, sifat, watak dan kepribadiannya. Jati diri itu adalah segala hal tentang diri Anda.Jati diri dapat menentukan tujuan hidup kita, contohnya mahasiswa. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi memiliki tujuan untuk lulus cepat dan mendapatkan pekerjaan serta membuka lapangan pekerjaan.
Bangsa Indonesia sendiri memiliki Jati diri yaitu sebagai berikut :
-sifat religius,
-menghormati bangsa dan manusia lain,
-persatuan,
-gotong royong dan musyawarah,
-keadilan sosial.

Pancasila sebagai jati diri bangsa
Bermakna kepribadian, identitas dan keunikan, dapat terwujud sebagai satu kesatuan.

Nah demikian yang sudah saya jelaskan, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Sekian dan terimakasih.

Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional (pertemuan 1)

images (1)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Halo semuanya! Kali ini saya akan memberikan materi terkait Pendidikan Kewarganegaraan tentang “Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional”. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya…

Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu tentang Pendidikan Kewarganegaraan.
Apa itu Pendidikan Kewarganegaraan? Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan kewarganegaraan yang masing-masing kata memiliki arti.

Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1).

Pendidikan dibagi menjadi 3 aspek yaitu:
1. Kognitif (proses berpikir)
Kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, menegtahui dan memecahkan masalah. Aspek kognitif dibagi menjadi beberapa bagian yang salah satu bagiannya yaitu analisa/analisis. Analisis merupakan tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada aspek pemahaman maupun penerapan.

2. Afektif (nilai atau sikap)
Afektif atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup dan operasiasi siswa.

3. Psikomotorik (keterampilan)
Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik.

 

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.(UU RI No. 12 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 2)

Jadi dapat di jelaskan secara umum, Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus bisa menjadi warga negara yang baik dan terdidik sehingga dapat membantu memajukan bangsa dan negara serta berguna untuk bangsa dan negara. Warga Negara yang Baik dan Terdidik dapat disebut juga “Smart and Good Citizen”. Untuk itu, kita sebagai pelajar diharapkan dapat mampu menempuh pendidikan setinggi-tingginya hingga mencapai program sarjana. Apa yang dimaksud dengan program sarjana?

 

Program Sarjana

Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.(UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

Adapula harapan bagi Lulusan program sarjana di Indonesia yaitu :
– Dapat menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya,
– Mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja,
– Mampu mengembangkan diri menjadi profesional (profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi).

 
Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya, sekian dan terimakasih.