Probabilitas dan Statistika -> Covid-19

Lucky Akbar

1915061056

Teknik Informatika

Probabilitas dan Statistika

Coronavirus Disease (Covid-19)

Virus yang menjadi pandemi global saat ini diberi nama Coronavirus Disease (Covid-19) oleh Badan Kesehatan Dunia, atau WHO. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan Influenza. Karakteristik dari virus ini adalah kemampuannya dalam menyebar amatlah cepat, sehingga status epideminya pun telah berubah menjadi pandemi.

Reporter Fellyanda Agiesta menulis di situs merdeka.com tentang asal muasal virus ini terjadi. Gejala awal virus ini diketahui pertama kali oleh dokter bernama Li Wenliang. Ia pun lantas mengabari teman alumni sekolah kedokteran dulu melalui aplikasi WeChat, dan menghimbau mereka untuk hati-hati terhadap pasien pneumonia. “Tujuh pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya,” tulisnya. Li menjelaskan, menurut sebuah tes yang telah dilihatnya, penyakit itu adalah virus corona, yang ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). “Saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sekelas universitas saya agar berhati-hati,” kata Li.

Segera setelah dia mengunggah pesan itu, Li dituduh menyebarkan isu oleh polisi Wuhan. Dia adalah salah satu dari beberapa petugas medis yang menjadi sasaran polisi karena berusaha untuk mengungkap virus mematikan ini di pekan-pekan awal sebelum terjadinya wabah. Tanggal 3 Januari 2020, Li dipanggil ke kantor polisi setempat dan ditegur karena menyebarkan desas-desus yang sangat mengganggu ketertiban sosial atas pesan yang dia kirimkan dalam grup obrolan. Namun, apa yang disampaikan Li adalah benar.

Berdasarkan film dokumenter berjudul The Lockdown : One Month in Wuhan yang dirilis oleh CGTN, pasien Covid-19 menunjukan penyebaran yang amat cepat diantara warga setempat. Pada tanggal 23 Januari, pemerintah setempat telah melakukan lockdown guna mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus ini, dan pasien yang telah positif terjangkit Covid-19 telah berjumlah 495 orang. Pada minggu kedua lockdown, kasus baru telah terjadi sebanyak 1061 kasus, dan diperkirakan puncak penyebaran virus akan terjadi 2 minggu kemudian. Lagi-lagi, data masih menunjukan peningkatan penyebaran virus pada minggu ke 3 lockdown, yakni pada tanggal 5 Februari 2020 sebanyak 2473 kasus.

Puncaknya terjadi pada tanggal 12 Februari 2020 di minggu ketiga lockdown kota Wuhan, karena dilaporkan terjadi peningkatan sebanyak 13.748 kasus. Hal ini dirasa sesuai dengan karakter dari virus ini yang memiliki masa inkubasi selama 2 minggu. Keefektifan regulasi lockdown terlihat di minggu ke 4, sebab penurunan yang signifikan telah terjadi. Kasus baru yang terjadi per tanggal 19 Februari sebanyak 660 kasus. Turun drastis dari minggu sebelumnya. Sehingga kebijakan lockdown amatlah tepat untuk dilakukan guna mencegah penyebaran virus lebih lanjut.

probstat

Grafik di atas adalah representasi data yang didapat dari film dokumenter CGTN, Tiongok. Terlihat bahwa kebijakan lockdown amatlah tepat dalam menangani kasus pandemi Covid-19. Untuk itu, WHO meminta kepada seluruh dunia untuk tetap melakukan protokol pencegahan penularan. Dalam situs resminya, masarakat dunia dihimbau untuk melakukan 6 perilaku bersih, yaitu :

1. Sering mencuci tangan dengan sabun

2. Menutup mulut saat bersin dengan menggunakan siku bagian dalam

3. Menghindari menyentuh wajah, seperti mata, hidung dan mulut

4. Membatasi aktivitas dengan orang lain

5. Menjaga kontak dengan orang yang sedang sakit

6. Membersihkan benda-benda dengan disinfektan secara rutin

Poster Coronavirus Disease 2019

IMG_20200328_161408

Rangkuman Bab V

Lucky Akbar

1915061056

Teknik Informatika

Ringkasan Bab V

Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat(?)

Setiap makhluk yang diciptakan Tuhan, baik benda hidup maupun tak hidup, pasti memiliki tujuan dan fungsi dari diciptakannya. Tak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan saja yang memiliki fungsi di dunia ini, namun benda mati seperti gunung api, bulan, matahari, dan sebagainya juga memiliki tujuan berbeda-beda dibalik diciptakan benda tersebut. Hal yang membedakan antara makhluk hidup dan tak hidup adalah bahwa makhluk hidup memiliki kewajiban dan hak yang melekat sedari awal penciptaannya. Untuk itu, kali ini akan dibahas mengenai kewajiban dan hak kita, manusia, bila dilihat dari kacamata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kewajiban Warga Negara

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa kewajiban yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya :

1. Membela negara

Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

2. Menaati hukum dan pemerintahan

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 : “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

3. Wajib menghormati HAM

Pasal 28 J ayat 1 : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak Warga Negara

Hak warga negara juga telah diatur dalam undang-undang, sepert selayaknya keseimbangan hidup, jika ada kewajiban, maka akan ada juga hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Hak pekerjaan dan penghidupan layak

Pasal 27 ayat 2 : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

2. Hak untuk hidup

Pasal 28 A UUD 1945 : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

3. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Pasal 28 B ayat 1 : “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. “

4. Meningkatkan kualitas diri dan hidupnya

Pasal 28 C ayat 1 : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kese-jahteraan umat manusia.”

5. Hak berkedudukan sama di mata hukum

Pasal 28 D ayat 1 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Jalannya hak dan kewajiban yang dilakukan oleh setiap warga negara haruslah berjalan seimbang dan selaras. Tidak boleh ada kewajiban yang tidak dilakukan, dan juga tidak boleh hak yang tidak didapat. Untuk itu pernting adanya harmonisasi antara hak dan kewajiban oleh warga negara, karena adanya hak dan kewajiban berhubungan secara timbal balik (resiprokalitas)

Persoalan yang muncul pada penerapan hak dan kewajiban

1. Penekanan hak lebih besar daripada menjalankan kewajiban, atau dikenal dengan istilah “strong sense of entitlement”

2. Penekanan kewajiban lebih besar dari pemberian hak, atau dikenal dengan “penjajahan”.

Perjuangan untuk mendapatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban telah ada bahkan jauh sebelum Perang Dunia pertama. Bentuknya pun beragam, ada yang merupakan sebuah pengakuan, perjanjian, maupun bentuk lainnya. Berikut adalah beberapa sejarah perjuangan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban :

1. Magna Charta (1215)

Berisi perjanjian antara raja Inggris, Raja John, dengan para bangsawan Inggris. Isi dari Magna Charta adalah sebagai berikut

  1. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak.
  2. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
  3. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
  4. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
  5. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
  6. Kekuasaan raja harus dibatasi.
  7. Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik dan hukum.
  8. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.

2. Revolusi Amerika (1276)

Revolusi Amerika ditandai dengan deklarasi kemerdekaan Amerika terhadap penjajahan Inggris

3. Revolusi Perancis (1789)

Sebagai bentuk protes rakyat Perancis terhadap pemerintahan Raja Louis XVI yang semena-mena. Selain menggulingkan pemerintahannya, hasil dari Revolusi Perancis adalah 3 pernyataan yang dimuat dalam “Declaration des droits de I’homme et du citoyen” (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara). Isinya adalah pernyataan akan hak kebebasan, hak kesamaan dan rasa persaudaraan.

4. Empat kebebasan Franklin D. Roosevelt

Pada tanggal 6 Januari 1941, di depan DPR Amerika, Franklin D. Roosevelt memberikan pidato yang berisi 4 pokok kebebasan (HAM). Keempat pokok tersebut adalah :

1. Kebebasan untuk beragama (freedom of religion),

2. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech),

3. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want), dan

4. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).

5. Declaration Universal of Human Right

Pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan semacam piagam yang berisi 30 pasal tentang kebebasan umat manusia secara global. Deklarasi ini adalah puncak diakuinya HAM secara global.

Negara Indonesia juga punya pandangan tersendiri terhadap HAM yang dapat diperoleh oleh warga negaranya. Pandangan tentang HAM juga berubah seiring waktu, banyak peraturan yang diubah, maupun ditambahkan guna “menyempurnaan”. Puncak penyempurnaan HAM adalah ketika pelaksanaan tuntutan reformasi saat penggulingan pemerintahan Soeharto. Beberapa tuntutan yang dimaksud adalah :

a. mengamandemen UUD NRI 1945,

b. penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (ABRI),

c. menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia

(HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),

melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan

daerah,

d. otonomi daerah,

e. mewujudkan kebebasan pers,

f. mewujudkan kehidupan demokrasi.

Seiring berkembangnya zaman, terdapat perubahan pula pada dasar-dasar HAM bagi warga negara Indonesia. Pengaruh globalisasi juga memegang peranan penting dalam perkembangan prinsip HAM dan kebudayaan Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara yang tertutup, namun Indonesia memegang prinsip dalam menghadapi perubahan dunia, dan kebudayaan yang sedang berkembang. Jadi, prinsip yang dimaksud adalah :

a. menerima sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan

kepribadian bangsa;

b. menolak sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai

dengan kepribadian bangsa;

c. menerima secara selektif: unsur budaya asing yang belum jelas apakah

sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.

Dakam bidang ekonomi, pengaruh globalisasi juga memiliki pengaruhnya tersendiri. Hal itu terlihat dari perubahan pada pasal 33 dan 34 UUD 1945. Sebelum adanya pasal tersebut, kesejahteraan rakyat diatur tanpa adanya pasal atau dasar hukum yang kuat. Sehingga, kesejahteraan rakyat seolah tidak diperhatikan. Bidang pertahanan dan keamanan negara juga mengalami perubahan, baik secara redaksional dalam pasal di UUD 1945, maupun perwujudannya. Sudah sebagai hak nya bahwa negara melindungi segenap rakyatnya, namun, sebagai bentuk keseimbangannya, warga negara juga memiliki kewajiban untuk ikut serta melindungi negaranya dengan sikap bela negara.

Bila hal ini tidak dilakukan oleh segenap warga negara, maka Indinesia akan sangat rentan dengan ancaman dari luar.

Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara

Dalam melakukan kajian mengenai harmoni antara kewajiban dan hak, diperlukan pendekatan yang meliputi kebutuhan sebagaimana warga negara, seperti agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.

1. Pendekatan agama

Negara kita berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya 6 agama resmi dengan Islam sebagai mayoritas. Undang-Undang 1945 telah memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama yang sesuai dengannya,

2. Pendekatan pendidikan dan kebudayaan

Pendidikan adalah senjata yang sangat mematikan. Kebudayaan adalah lem paling rekat untuk membangun persatuan. Bila persatuan dan kesatuan terwujud di tengah masyarakat yang berpendidikan, tentu pelaksanaan hak dan kewajiban akan berjalan dengan harmonis. Negara tidak hanya menyelenggarakan pendidikan semata untuk mencerdaskan warganya di bidang akademik. Bidang non akademik yang perlu didukung diantaranya adalah kecerdasan emosional, kecerdasan kinetikm hingga kecerdasan spiritual yang tinggi

3. Pendekatan perekonomian dan kesejahteraan

Kesejahteraan dalam hidup merupakan impianbagi tiap-tiap orang. Apabila negara bersamarakyatnya mampu megusahakan kesejahteraan bersama, maka tentu kewajiban dan hak masing-masing pihak telah dijalankan dengan harmonis

4. Pendekatan dari bidang HANKAM

Tentara dan kepolisian adalah orang yang bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan negeri (kewajiban). Namun, tugas mereka tidak akan bisa berjalan bila warga negara yang bersangkutan tidak ikut serta dalam mempertahankan negara (kewajiban warga negara). Apabila warga negara tidak melakukan kewajibannya tersebut, tentu haknya untuk mendapatkan rasa aman tidak akan terwujud juga.

Daftar pustaka

wikipedia. “Magna Carta”.

Paper URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Nama Mahasiswa  : Lucky Akbar
NPM                       : 1915061056
Mata Kuliah            : Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Dosen MK   : Rio Ariestia Pradipta

 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Indonesia adalah negara yang telah berdiri secara de facto sejak tanggal 17 Agustus 1945. Perjalanan yang dilakukan bangsa ini sudah banyak memberikan imbas terhadap perkembangan dan tujuan bangsa. Menjadi bangsa yang merdeka, bukan berarti seluruh rakyat akan merasa senang dan menyatu dengan masyarakat lainnya untuk menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Telah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya. Telah banyak pejuang yang gugur di medan juang untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk orang yang bahkan tidak akan pernah ia temui dalam hidupnya. Banyak pula para cendikianwan yang diasingkan karena telah mempropagandakan persatuan untuk meraih kemerdekaan bangsa ini. Namun, apakah dengan semua jerih payah dan pengobanan yang tidak sedikit itu menjadikan bangsa ini menuju satu kesatuan yang utuh? Apakah integrasi bangsa dapat tercapai setelah kemerdekaan? Kenyataannya adalah tidak.

Sejak Bung Karno dengan gagahnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, telah banyak kejadian yang mengancam persatuan bangsa Indonesia, baik dari kekuatan luar negeri, ataupun yang berasal dari dalam negeri. Telah banyak percobaan untuk mengganti ideologi dan bentuk negara ini, dan semua pergolakan itu bukanlah merupakan sekedar angin lalu saja, melainkan harus dijadikan pelajaran yang aat berharga bagi kehidupan selanjutnya. Pengalaman adalah guru yang terbaik.

Pergolakan yang berkait dengan integrasi bangsa adalah yang paling marak diantara gejolak pemberontakan lainnya, dan kabar buruknya adalah tidak semua kejadian itu dapat berakhir dengan damai, bahkan ada peristiwa pergolakan yang akhirnya membuat negeri pertiwi ini kehilangan wilayahnya. Contoh dari pergolakan untuk memisahkan diri dari bangsa Indonesia adalah pergerakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang mencoba mengganti Ideologi bangsa dan menciptakan negerinya sendiri. Peristiwa OPM, atau Organisasi Papua Merdeka juga merupakan ancaman yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan pergerakan tersebut dirasa masih ada sampai sekarang. Peristiwa GAM (Gerakan Aceh Merdeka) juga pernah terjadi dan hampir saja wilayah Aceh benar-benar pergi dari Indonesia. Hal paling parah adalah peristiwa lepasnya Timor Timur (sekarang Timor Leste) dari Indonesia yang sampai membuat presiden kal itu, B. J. Habibie mengundurkan diri dari jabatannya.

Pada kesempatan kali ini, GAM akan kita jadikan fokus utama. Hal ini dipilih karena alasan GAM ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia merupakan masalah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Hal yang dijadikan GAM untuk bergejolak adalah perbedaan wilayah Aceh dengan wilayah lainnya, di mana wilayah ini menganut sistem Islam yang paling kental diantara wilayah lainnya. Kondisi geografis yang jauh dari pusat Indonesia (Pulau Jawa) juga menjadi faktor pendukung berdirinya GAM dan banyaknya partisipan yang bergabung.

Hal yang juga menjadi alasan adalah kekecewaan rakyat Aceh terhadap kebijakan presiden Soeharto yang dinilai terlalu mengagungkan orang Jawa dan cenderung menyepelekan orang Aceh adalah kekesalan tersendiri bagi kader awal gerakan ini. Pada awalnya, hanya golongan cendikiawan lah yang menyadari hal ini. Namun rakyat yang menjadi simpatisan GAM bertambah besar saat pemerintahan Soeharto mengeruk kekayaan wilayah Aceh dan tidak meninggalkan imbas yang baik bagi penduduknya, ataupun melakukan pembangunan yang berarti bagi kawasan ujung Sumatera ini.

Kebijakan yang tidak pro rakyat sebenarnya sangat marak terjadi di Indonesia. Namun karena latar belakang agama Islam yang baik dimiliki oleh rakyat Aceh, menjadikan mereka tidak ingin dibelenggu dengan ketidakadilan. Bahkan sejak zaman penjajahan Belanda, rakyat Aceh menyumbang banyak sekali pergolakan menuju kemerdekaan. Tidak heran jika rakyatnya sangat enggan dengan kolonialisasi dan penjajahan jenis apapun.

GAM juga menjadi salah satu pergolakan pemisahan diri yang sangat sulit dipadamkan Menurut Edward Aspinall, Akademisi dari Universitas Nasional Australia berpendapat bahwa, pengalaman sejarah Aceh selama Revolusi Nasional Indonesia menyebabkan munculnya separatisme Aceh. Hal tersebut karena Aceh memainkan peranan penting pada revolusi dan perang kemerdekaan melawan Belanda sebagai akibatnya diduga aceh telah mendapatkan janji dari Presiden Soekarno saat kunjungannya ke Aceh pada 1947, bahwa Aceh akan diizinkan untuk menerapkan hukum Islam (atau syariah) setelah perang kemerdekaan Indonesia. inilah semua hal yang telah diketahui menjadi latar belakang GAM bergejolak.

Jalannya GAM sebenarnya cukup tersusun rapi. Mereka bahkan membuat kabinet pertamanya dengan beberapa mentri. Serangan bersenjata yang pertama kali dilakukan adalah terhadap PT Mobil Oil Indonesia. Namun simpatisan yang bergabung setelah serangan ini belumlah dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, pemerintah Indonesia telah melakukan respon yang represif. Namun ketidakstabilan pemerintahan antara akhir Soeharto hingga awal Megawati dan kekacauan di Timor Timur dimanfaatkan dengan baik oleh GAM dan simpatisannya untuk lebih menguasai daerah Aceh. Dikabarkan bahwa mereka berhasil menguasai hampir 70% wilayah Aceh.

Operasi militer telah diluncurkan oleh pemerintahan Megawati guna menghancurkan pergerakan GAM untuk selamanya. Hingga menurut laporan Human Rights Watch akibat dari di adakannya darurat militer di Aceh menyebabkan sekitar 100.000 orang mengungsi pada 7 bulan pertama darurat militer dan beberapa pelanggaran HAM pun terjadi. Namun usaha itu tidaklah berhasil. Kekuatan rakyat Aceh untuk merdeka sangatlah besar. Hanya alam dengan tsunami dahsyatnya di tahun 2004 lah yang mampu memaksa rakyat Aceh menghentikan gerakan separatisnya. Melemahnya kekuatan GAM pasca tsunami inilah yang memaksa mereka menandatangani perjanjian perlucutan senjata dengan otonomi khusus sebagai gantinya. Akhirnya pergerakan GAM secara resmi berhenti, dan terselenggaranya Pilkada pertama di wilayah ini adalah sebagai buktinya.

Sungguh keadaan yang sangat menakutkan bila Aceh pergi dari Indonesia. Tidak ada aksi yang berhasil dilakukan untuk meredam rasa separatis rakyat Aceh oleh pemerintah. Hanya alam dengan takdir dan kuasanya lah yang dapat menghentikannya. Pelajaran demi pelajaran didapat bangsa ini. Perbaikan pemerintahan juga harus terus dilakukan agar rasa cemburu sosial antar wilayah Indonesia tidak akan terulang kembali. Kita sebagai generasi muda juga harus melakukan hal yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan, dan yang paling penting, hindari SARA dalam setiap pergaulan. Sesungguhnya, persatuan itu sangat jauh lebih baik daripada sedikit perpecahan.

disadur dari http://www.markijar.com/2016/12/sejarah-lengkap-konflik-dan.html, dengan penambahan materi dan pengubahan gaya bahasa tanpa merubah maknanya

URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Kuliah Pendidikan Pancasila kali ini membahas hal yang sangat penting dan rawan menyebabkan perpecahan di Indonesia.

Hal yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia:

  • Beragamnya suku bangsa
  • Wilayahnya luas dan terpisah secara geografis
  • Sumber daya alam yang berbeda

Secara logika, sangatlah sulit menyatukan orang yang berbeda latar belakangnya, baik budaya, pendidikan, agama dll.

Lalu bagaimana bisa bangsa Indonesia bersatu? Pancasila adalah jawabannya. Terlebih lagi terdapat di sila ke 3 Pancasila, “Persatuan Indonesia”. Bangsa Indonesia sejak masih di bawah penjajahan, telah menganggap penting adanya persatuan bangsa.

Langkah yang harus diambil setelah terjadinya persatuan bangsa adalah mengintegrasikan bangsa Indonesia secara utuh dan menyeluruh tanpa terkecuali. Untuk itulah bangsa Indonesia menggunakan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang mampu menggambarkan pentingnya persatuan.

Kemampuan untuk bersatu secara nasional dan menerapkan konsep integrasi di tengah kemajemukan bangsa Indonesia sangatlah penting. Perbedaan yang ada di setiap wilayah Indonesia dapat dengan mudah menyulut perpecahan tingkat nasional. Mudahnya perpecahan itu harus diantisipasi oleh seluruh warga Indonesia dengan cara terus menjaga persatuan dan kesatuan.

Menghindari isu isu yang berkaitan dengan SARA juga penting dilakukan untuk mencapai integrasi bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu. Oleh karena itu, marilah seluruh warga Indonesia untuk mewujudkan persatuan bangsa demi mencapai integrasi secara nasional.

Esensi dan Urgensi Identitas Nasional sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter

Apa itu identitas?

Identitas adalah sesuatu yang melekat pada suatu individu yang menjadi ciri khas dari individu yang memilikinya. Selain dibawa sejak lahir, identitas juga dapat terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan oleh seorang individu.

Lalu apa identitas kita sebagai orang Indonesia?

Identitas sebagai kesatuan negara Indonesia, terdapat dalam UUD 1945 Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hal yang termuat di dalam bab itu merupakan identitas yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia.

isi :

Apa itu jati diri?

Jadi, apa yang menjadi jati diri bangsa Indonesia?

Jati diri Indonesia adalah bersumber dari Pancasila yang bermiliki fungsi sebagai ciri khas kita sebagai orang Indonesia.

1. Sifat religius

2. Menghormati bangsa dan manusia lain

3. Persatuan

4. Gotong royong dan musyawarah

5. Keadilan sosial

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

Pendidikan adalah hal yang paling mendasar untuk menjadikan manusia bersifat layaknya manusia yang sesungguhnya. Namun taukah anda apa yang di maksud pendidikan itu? Lalu apakah itu pendidikan kewarganegaraan? Dan apa tujuannya? Semua akan kita bahas di sini.

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan menurut Jhon Stuart Mill, pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan.

Salah satu filsuf Yunani Kuno, Plato, juga punya pendapat tentang pendidikan, yaitu sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Menurut Plato pendidikan direncanakan dan di-program menjadi tiga tahap dengan tingkat usia, tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada murid hingga sampai dua puluh tahun; dan tahap kedua, dari usia dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun; sedangkan tahap ketiga, dari tiga puluh tahun sampai usia empat puluh tahun.

Bagaimana menurut para Pembaca? Apakah pendapat anda ada yang sama ataukah sangat berbeda? Silahkan tulis di kolom komentar!

Bila kita ingin mengaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan, maka kita harus mengetahui apa itu kewarganegaraan terlebih dahulu.

Menurut Undang-undang RI nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 2, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Menurut Daryono, kewarganegaraan ialah isi pokok yang mencakup hak serta kewajiban warga Negara.Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang didalam satuan politik tertentu (secara khusus ialah Negara ) yang dengannya akan membawa hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian ialah disebut dengan warga Negara.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber2 pengetahuan lainnya, pengaruh2 positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah penjabaran di atas, ada satu hal yang mengejutkan, yaitu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan tadi. Tujuannya adalah hanya menjadikan semua yang ikut pendidikan tersebut menjadi waga negara yang baik dan cerdas.

Sungguh sederhana bukan?

Namun, Mimin penasaran, kenapa ya ada pendidikan kewarganegaraan di tingkat sarjana? Teknik Informatika lagi. Kan udah puas dari SD belajar ini.

Setelah ikut perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan bersama Pak Rio, dosen di Teknik Elektro, ada penjelasan yang logis tentangnya, dan ternyata ada kaitan dengan karakteristik yang diharapkan dari lulusan sarjana.

Karakteristik tersebut adalah menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Sehingga pendidikan kewarganegaraan menjadi perlu untuk dilakasanakan guna mendorong tercapainya karakteristik sarjana yang diharapkan.