• +62895621663200
  • kurniaanggii@gmail.com

Pendidikan Kewarganegaraan Materi 5 17 Maret 2020

Pendidikan Kewarganegaraan Materi 5 17 Maret 2020

BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT ?

 

Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945.

sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; mampu menerapkan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; dan melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan yang terfokus pada hakikat dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.

Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Walaupun demikian dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani, perjuangan-perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuan-tuan kolonial (Hardiman, 2011). Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban an sich. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak
pribumi dirampas dan dijajah.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya?

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Mill (1996) menyatakan bahwa lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun pebuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya maka terjadilah perlawanan kaum tertindas dimana-mana menuntut hakhaknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka itu tampaknya kehilangan gairah.

Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang.

Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia
menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

Berikut adalah contoh hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945.

  1. Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 – Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden.
  2. Pasal 23A UUD 1945 – Kewajiban negara membayar pajak terhadap negara.
  3. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 – Hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum.
  4. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 – Kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum.
  5. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
  6. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan.
  7. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 – Hak warga negara dalam usaha pembelaan negara.
  8. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 – Kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara
  9. Pasal 28 UUD 1945 –Hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat.
  10. Pasal 28A UUD 1945 – Hak warga negara untuk hidup.
  11. Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 – Hak warga negara untuk menikah.
  12. Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 – Hak warga negara untuk tumbuh dan berkembang. Hak warga negara untuk bebas dari kekerasan
  13. Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mengembangkan diri. Hak warga negara untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan.
  14. Pasal 28C ayat 2 UUD 1945 – Hak warga negara untuk memperjuangkan haknya.
  15. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mendapatkan hukum yang adil.
  16. Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaannya.
  17. Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 – Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan.
  18. Pasal 28D ayat 4 UUD 1945 – Hak warga negara atas status kewarganegaraan.
  19. Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 – Hak warga negara untuk memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal.
  20. Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 – Hak warga negara untuk meyakini kepercayaannya.
  21. Pasal 28F UUD 1945 – Hak warga negara untuk berkomunikasi. Hak warga negara atas informasi.
  22. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas apa yang dimiliki. Hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman.
  23. Pasal 28G ayat 2 UUD 1945 – Hak warga negara untuk bebas dari penyiksaan. Hak warga negara untuk mendapatkan suaka politik.
  24. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 –Hak warga negara untuk hidup sehat.
  25. Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mendapatkan kemudahan demi keadilan.
  26. Pasal 28H ayat 3 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial.
  27. Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 – Hak warga negara atas hak milik pribadi.
  28. Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 – Hak warga negara untuk menjunjung hak asasinya.
  29. Pasal 28J ayat 1 UUD 1945– Kewajiban warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain.
  30. Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 – Kewajiban warga negara untuk tunduk pada pembatasan atas hak terhadap kebebasan. Kewajiban untuk menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
  31. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 – Hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan keyakinan.
  32. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 – Hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  33. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 – Kewajiban warga negara dalam membela pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara wajib menjaga pertahanan dan keamanan negara baik melalui suatu sistem pertahanan maupun sebagai pendukung.
  34. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
  35. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran dari sumber daya alam.
  36. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 –Hak warga negara yang termasuk fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara.
  37. Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 – Hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak.

 

Dalam pelaksanaannya kita harus seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban, kita tidak boleh menuntut hak terlalu keras sementara kewajiban belum kita tunaikan. Seperti halnya dalam agama kita diajarkan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu beribadah, barulah kita akan memperoleh hak kita, yaitu ketenangan dan kebahagiaan.

Anggi Dwi Kurniawan

Leave your message


*