• +62895621663200
  • kurniaanggii@gmail.com

Pendidikan Kewarganegaraan Materi 4 10 Maret 2020

Pendidikan Kewarganegaraan Materi 4 10 Maret 2020

NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD

Dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara . Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.
Lalu, bagaimana nilai dan norma  konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD?

Teknologi informasi memudahkan orang ber­komunikasi dan mengekspresikan pen­dapat dan perasaannya serta mem­per­mudah ber­transaksi. Teknologi sifatnya netral, ter­gantung kepada manusia yang mem­per­gu­nakan teknologi itu. Teknologi netral dengan tujuan memberikan kemudahan.

Mengekspresikan pendapat dan perasaannya sebelum teknologi informasi berkembang telah disetujui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I. Tegasnya kebebasan berekspresi menggunakan media apa pun termasuk internet telah disetujui dalam UUD 1945, yaitu pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I. Terkait, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harusnya disetujui pelaksanaannya oleh negara.

Hirarki UU sangat jelas, harus sesuai, selaras dan sesuai dengan konstitusi yang lebih tinggi, jika tidak maka demi hukum. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harusnya jamin dilaksanakan oleh negara harus menyetujui UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Namun, hak konstitusional warga negara kini berhadapan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran UU ITE membuat warga yang mengepresikan kebebasan berfikir dan menyetujui tidak menyetujui pelaksanaannya oleh negara. Namun, pasal-pasal dalam UU ITE ini juga sesuai dengan UUD NRI 1945. Berikut ini analisis pasal-pasal UU ITE dengan UUD NRI 1945

 

Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menerjemahkan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.
Pasal tersebut sedikit bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang diatur dalam

PASAL 28 F UUD 1945

Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Namun, pasal 27 ayat (3) UU ITE ini sesuai dengan

Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Di mana setiam warga negara berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

 

Pasal 26 Ayat (1) UU ITE

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Berkesesuain dengan

Pasal 28 J Ayat (1 UUD 1945

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidpuan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara .

Dari kedua Undang- Undang diatas memilki kesesuaian yaitu, setiap orang harus menghargai dan menghormati hak asasi dan kebebasan  setiap warga negara dalam kehidupan bernegara.

Selanjutnya, bunyi

Pasal 40 ayat (2) UU ITE

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sesuai dengan

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga,kehormatan,martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

Anggi Dwi Kurniawan

Leave your message


*