Category Archives: Pendidikan Kewarganegaraan

Resume dari tiap pertemuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Tugas – tugas lainnya.

URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Nama Mahasiswa  : Azzahra Agitha Karina
NPM                         : 1955061010
Mata Kuliah            : Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Dosen MK   : Rio Ariestia Pradipta


INTEGRASI NASIONAL MELIHAT DARI PERMASALAHAN DI PAPUA DAN ACEH

Indonesia menjadi negara dengan tingkat kerawanan yang tinggi akan disintegerasi nasional. Hal ini dikarenakan sangat beragamnya suku, agama, ras, budaya. Wilayah-wilayahnya pun tersebar luas di seluruh cakupan negeri. Hal ini pula yang memicu terjadinya disintegerasi nasional dikarenakan ada rasa tidak puas akan keadilan, kebijakan serta perhatian yang diberikan pemerintah kepada masing-masing daerah. Pada kali ini, saya akan membahas konflik yang memicu disintegerasi di dua daerah yaitu di Papua dan Aceh.

1. Konflik di Papua (Organisasi Papua Merdeka)

Konflik ini dimulai dengan pemberontakan rakyat papua dengan tujuan untuk melepskan diri dari kedaulatan Indonesia. Konflik berdarah yang terjadi di Papua berakar dari persoalan lama yang tidak pernah padam. Kerusuhan ini dipicu oleh diskriminasi dan rasialis terhadap penduduk asli Papua. Sejak itu, tuntutan referendum dan slogan-slogan pro-kemerdekaan seperti menemukan momentum untuk kembali bersuara bahkan lebih nyaring.

Hasil Analisis saya, hal-hal yang memicu konflik di Papua antara lain :

  • Masyarakat Papua merasa memiliki hubungan budaya yang lebih kuat dengan negara tetangga Papua Nugini dan negara- negara di timur Pasifik
  • Diskriminasi rasialis terhadap warga Papua. 
  • Papua Barat merasa dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari daerah Indonesia yang padat. Kekayaan Bumi Papua yang melimpah ruah dapat dimanfaatkan oleh para imigran dari wilayah padat. Dengan berbekal kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan yang cukup memadai, maka potensi sumber daya alam Papua bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal. Hal ini semakin mendatangkan banyak imigran. Dan hal ini merupakan salah satu yang menjadi penyebab Papua Barat ingin merdeka, yakni karena merasa tidak nyaman dan terganggu. Terlebih setiap tahun jumlah imigran bertambah banyak
  • Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua. Terlihat dari bidang-bidang inilah kesenjangan yang terjadi di Papua membuat mereka merasa lebih baik memisahkan diri dari Indonesia agar dapat lebih memperhatikan wilayah dan warganya.
  • Hasil atau kekayaan alam yang melimpah ruah di wilayah Papua. Salah satu bekal rakyat Papua untuk berani melakukan gerakan kemerdekaan adalah karena wilayah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk lokal. Selama ini memang kekayaan alam Papua lebih banyak dikelola oleh orang luar daerah, meskipun tetap memperhatikan warga masyarakat Papua sebagai penduduk asli. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Papua Barat juga ingin mengelola sumber daya alamnya sendiri.
  • Pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.
  • Sejarah kemerdekaan Indonesia yang awalnya tidak termasuk wilayah Papua. Bila kita menilik sejarah kemerdekaan Indonesia maka dahulu wilayah Indonesia merdeka tanpa termasuk wilayah Papua. Artinya, Papua jatuh ke Pemerintahan Indonesia setelah Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, yakni di tahun 1963. Selepas itu timbullah gerakan- gerakan kemerdekaan, salah satunya adalah perlawanan terhadap kontrol de facto setelah adanya Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Solusi yang dapat saya berikan adalah :

  1. Kita sebagai warga negara indonesia sudah seharusnya bersikap baik kepada saudara sebangsa dan setanah air kita, yaitu saudara-saudara kita yang ada diPapua, jangan terus melakuka tindak diskriminasi. Mari kita rangkul kembali mereka agar mereka merasa aman dan nyaman menjadi bagian dari Indonesia.
  2. Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Papua, karena apa yang sudah didapatkan pemerintah dari hasil kekayaan Papua sudahlah banyak namun feedback yang diberikan tidaklah sebanding dengan apa yang pemerintah dapat.

2. Konflik di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka)

Aceh memiliki sejarah militansi untuk memerangi orang-orang Portugis pada tahun 1520-an    dan menantang penjajah Belanda dari tahun 1873-1913, dan melancarkan perlawanan Islam kepada Republik Indonesia pada tahun 1953. perlawanan itu disebut “DARUL ISLAM”. Dimana perlawanan ini bertujuan untuk mendirikan sebuah Republik Islam atas seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga menjadi tujuan kelompok-kelompok Islam militan di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini berakhir tahun 1962, ketika pemerintahan Soekarno memberi jaminan bahwa Aceh akan diberi status sebagai sebuah daerah istimewa dengan otonomi luas di bidang agama, hukum, adat dan pendidikan. Tetapi selama bertahun-tahun janji ini secara umum tidak terpenuhi.

Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka ini dimulai 4 Desember 1976, saat M. Hasan di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Di Tiro dan para pengikut setianya telah terlibat dalam pemberontakan Darul Islam tahun 1953, tetapi kali ini pemberontakan mereka diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara jelas berniat unutk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tidak lama setelah deklarasi kemerdekanaa tersebut, kekuatan pasukan bersenjata GAM mulai menyerang pasukan pemerintah RI, hal yang mengundang kembali operasi penumpasan pemberontakan oleh pemerintah. Pada tahun 1983, kekuatan GAM telah dikalahkan di lapangan dan di Tiro lari ke luar negeri bersama beberapa pengikutnya dan akhirnya menjadi warga negara Swedia.

Setelah beberapa saat sekitar tahun 1980-an, GAM kembali menguat, merasionalisasikan status politiknya dan memperkuat sayap militer Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Dalam periode ini, sebagian dari 400 kader Aceh dilaporkan kirim ke Libya untuk latihan militer. Tahun 1989, GAM merasa cukup kuat untuk sekali lagi menjajal pemerintah Indonesia, menerang pasukan pemerintah, warga sipil dan orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Pemerintah membalas dengan operasi militer dan tindak penumpasan berskala besar. Pada tahun 1992, tampak bahwa pemerintah mengendalikan situasi sepenuhnya. Tetapi operasi militer yang ditandai dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh menjadi sorotan publik tidak lama setelah persiden Soeharto lengser dari kekuasaannya karena kerusuhan politik Mei 1998. Ditekan oleh teriakan publik di seluruh wilayah Indonesia atas pengniayaan dan pelanggaran HAM di Aceh, Pengb. Jend. Wiranto minta maaf atas ekses-ekses militer dari tahun 1998-1989 dan mencabut status Aceh sebagai sebuah Daerah Operasi Militer (DOM) dan menjanjikan sejumlah besar tentara dari propinsi itu. Meski demikian, perdamaian tak kunjung datang karena GAM memanfaatkan demoralisasi militer dan melancarkan serangan besar-besaran. Maka konfrontasi senjata dimulai lagi.

Solusi menurut saya adalah :

1. Memberikan pemahaman tentang patriotisme terhadap warga Aceh

2. Menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme

3. Rakyat harus punya sikap selektif

4. Melawan semua gerakan separatis

5. Meningkatkan rasa percaya diri masyarakat

Pendidikan Kewarganegaraan Pertemuan Kelima

HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara seimbang, karena apabila terjadi ketidakseimbangan antara keduanya maka akan terjadi banyak masalah. sebelumnya mari kita ketahui apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga Negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan Kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga Negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban ini sendiri harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing posisi. kita yang berada di posisi sebagai warga negara haruslah mengetahui hak dan kewajiban yang kita miliki. Seperti yang telah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.

Hak warga negara :

  1. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan social (Pasal 33 ayat 1 sampai 5 )
  2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2 )
  3. Hak mendapatkan jaminan keadilan social (Pasal 34 )

Kewajiban warga negara :

  1. Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh (Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 )
  2. Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara,hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan  dengan sebaik-baiknya
  3. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (Pasal 28J ayat 2)

Sedangkan Negara juga wajib mengisi posisi dalam upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban. dimana hak dan kewajiban Negara adalah

Hak Negara :

  1. Hak negara untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan
  2. Hak negara untuk mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam masyarakat
  3. Hak negara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara (obligasi, sedering uang, devaluasi nilai mata uang)

Kewajiban Negara :

  1. Kewaiban negara untuk menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan umum (masyarakat), antara lain meliputi : kewajiban negara untuk memlihara keamanan dan ketertiban, untuk mrmbuat, memelihara jalan-jalan raya, pelabuhan dan pangkalan udara, membangun Gedung-gedung sekolah dan rumah sakit, pembangunan pemeliharaan alat perhubungan  (pos, telepon, dan sebagainya)
  2. Kewajiban negara untuk membayar hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu / perjanjian dengan pemerintah.

Hak dan Kewajiban juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan musyawarah dan mufakat. Hubungan ini dapat kita lihat dari perwujudan nya ketika kita melakukan musyawarah untuk mufakat

Hak :.
– mnyampaikn pendapat
– memberikan saran dan kritik
– menyetujui atau menolak pendapat orang lain
– mendapatkan keadilan-
Mendapat Perlakuan yang sama

Kewajiban :
– menghargai pendapat orang lain
– menghormati perbedaan pendapat
– melaksanakan keputusan musyawarah dgn penuh tanggungjawab.
– mentaati tata tertib musyawarah
– tidak memperkeruh suasana musyawarah

Pendidikan Kewarganegaraan Pertemuan Keempat

NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN DI BAWAH UUD

 

Konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi (kedudukan tertinggi dalam tertib) di dalam suatu negara. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi (hukum dasar) menjadi dasar pembentukan suatu negara. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan konstitusi. UU NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. UU NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.


 

Salah satu contoh UU yang terkait dengan Teknik Informatika yang berada dibawah UUD NRI 1945 yaitu UU ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) atau UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU nomor 11 tahun 2008, yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.
Dalam hal ini, terdapat kesesuaian atas pasal-pasal yang berlaku dengan yang ada di UUD NRI 1945.


Contoh kesesuaian yang pertama yaitu tentang hak warga negara untuk dilindungi oleh negara seperti :
Pada UU ITE Bab VI tentang perbuatan yang dilarang Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
begitu pula dalam UUD NRI Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dan pada UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.


Contoh kesesuaian yang kedua yaitu warga negara mendapatkan hak perlindungan atas perbuatan sewenang-wenang yang diterimanya, seperti :
Dalam UU ITE Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalu media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Dan UU ITE pasal 26 Ayat 2 yang berbunyi “Setial orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini”.
UU ITE ini sangat bersesuaian dengan UUD NRI 1945 Pasal 28J Ayat 1 dan 2 yang bunyinya “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setial orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.


Akan tetapi, ada beberapa hal yang ambigu atau kurang tepat dalam pasal UU ITE ini, seperti :
Pada UU ITE kebebasan dalam berpendapat dibatasi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat. Dan juga pada Pasal 27 dan 28 UU ITE berpotensi membatasi sebuah pers yang beritanya dalam wujud informasi elektronik (internet) untuk mengeluarkan pendapatnya tentang kritik pemerintahan misalnya. Hal itu sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat.


 

Sebagai Hukum Dasar Dan Hukum Tertinggi negara, maka Perarturan perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945, isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak bolrh bertentangan dengan UUD NRI. Dengan demikian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan dibawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam UUD.

 

Dari kasus diatas, bukan UU ITE yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Akan tetapi, masyarakat yang menjalani undang-undang tersebut yang memahaminya dari segi seperti apa. Masyarakat bisa saja menyalahgunakan Undang-Undang ini, dan dapat berdampak serius untuk korban yang salah. Untuk itu, dalam memahami sebuah undang-undang, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusannya. Bisa jadi hak yang kita gunakan dalam undang-undang tersebut malah merugikan atau bahkan menghilangkan hak orang lain.

Pendidikan Kewarganegaraan Pertemuan Ketiga

Urgensi Integrasi Nasional sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Kali ini kita belajar mengenai Integrasi Nasional, sebelumnya mari kita cari tahu apa yang dimaksud dengan Integrasi Nasional, menurut KBBI :

integrasi/in·teg·ra·si/ n pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat;

nasional/na·si·o·nal/ a bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa

Sehingga dapat disimpulka bahwa integrasi nasional adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu bangsa hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.


Dalam upaya integrasi nasional ini sendiri tentulah terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi indonesia, diantaranya :

a. Maraknya tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan.

b. Percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia, baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya

c. Maraknya tindakan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat

d. Sistem pendidikan nasional yang tidak merata juga tidak memadai

e. Kemajuan komunikasi dan transportasi yang memengaruhi kehidupan maupun mobilitas masyarakat

f. Adanya birokrasi sipil dan militer.


Dalam menghadapi tantangan-tantangan diatas tentunya yang sangat kita butuhkan adalah persatuan. sesuai dengan sila ke-3 pancasila “Persatuan Indonesia”. Persatuan disini dimaknai dalam Nasionalisme. Nasionalisme dibagi menjadi dua :

  • Nasionalisme dalam arti sempit, dimana sebuah negara hanya memiliki perasaan kebangsaan atau cinta yang sangat tinggi dan berlebihan terhadap bangsanya, namun terhadap bangsa lain memandang rendah. Bukan hanya memandang rendah terhadap bangsa lain, mereka juga merendahkan ras, suku, agama yang ada di negaranya sendiri. Seperti contoh, Israel yang selalu menindas warga yang ada di Palestina. Dan yang masih hangat diperbincangkan yaitu negara India yang rasis terhadap minoritas agama Islam. Dalam cerita di negara India, Mahatma Ghandi yaitu seseorang yang membantu India saat dijajah oleh Inggris. Ia melakukan gerakan non-kekerasan yaitu mereka melawan dengan tidak melawan, sehingga mereka dapat menarik perhatian negara lain untuk melindungi mereka. Kemudian saat ini, negara India sudah sangat terancam integrasi bangsanya, mereka membuat undang-undang tentang kewarganegaraan yang mana negara India memperbolehkan negara di sekitarnya untuk menjadi warga negara India kecuali yang beragama Islam.
  • Nasionalisme dalam arti luas, yaitu negara yang memiliki perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi, akan tetapi terhadap bangsa lain tidak memandang rendah. Contohnya Indonesia, negara kita selalu membantu negara lain saat negara tersebut sedang mengalami konflik atau kesulitan dan tidak pernah mengibarkan bendera perang terhadap negara yang lebih rendah darinya.

Setelah keseluruhan pembelajaran ini, dapat disimpulkan bahwa kita harus senantiasa menjaga integrasi nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan Pertemuan Kedua

Esensi dan Urgensi Identitas Nasional sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter

Setiap negara tentulah memiliki identitas nasionalnya masing-masing. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita cari tahu dulu yuk apa itu Identitas Nasional.

Begini pengertian Identitas dan Nasional menurut KBBI :

identitas/iden·ti·tas/ /idéntitas/ n ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri.

nasional/na·si·o·nal/ a bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa

Dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu yang mencirikan atau menjadi jati diri dari suatu kebangsaan atau meliputi suatu bangsa.


Lalu bagaimana dengan identitas nasional indonesia?

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang BenderaBahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

undang-undang diatas menunjukkan bahwa identitas nasional indonesia adalah sebagai berikut:

  • Pasal 35, menyatakan bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
  • Pasal 36, menyatakan bahwa Bahasa Negara Indonesia adalah Bahasa Indonesia yang resmi menjadi bahasa nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Pasal 36 A, menyatakan bahwa Lambang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
  • Pasal 36 B, menyatakan bahwa Lagu Kebangsaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya

Fungsi Identitas Nasional

  1. Sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Tujuan utama adanya identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa lainnya.

  1. Sebagai Pembeda Dengan Bangsa Lainnya

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri – ciri, tanda – tanda dan ciri khas akan suatu negara tersebut. Hal inilah yang akan membuat negara tersebut berbeda dengan negara lainnya. Pastinya, dengan adanya identitas nasional akan menjadi pembeda suatu bangsa lebih khusus dan spesifik.

  1. Merupakan Landasan Negara

Identitas nasional merupakan suatu landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita – cita dan tujuan negara tersebut. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya.

  1. Identitas Negara Tersebut

Fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara. Di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu ciri khas tertentu akan sebuah negara dengan adanya identitas nasional tersebut.


Unsur-Unsur Pembentukan Identitas Nasional

  1. Agama
  2. Suku Kebangsaan
  3. Kebudayaan
  4. Bahasa

 

Karakteristik Identitas Nasional

  1. Kesatuan Indonesia
  2. Persamaan Nasib
  3. Keinginan Untuk Merdeka

Maka dari itu, diharapkan kita dapat menjaga identitas nasional negara kita sehingga ciri khas negara kita tidak akan hilang.

 

Pendidikan Kewarganegaraan Pertemuan Kesatu

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

Selama ini, apa sih yang sudah kalian ketahui mengenai apa itu Pendidikan Kewarganegaraan?

Mungkin kalian sudah tak asing dengan Pendidikan Kewarganegaraan karena itu merupakan pelajaran yang sudah kiat temui dari bangku sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Namun apasih yang membuat Pendidikan kewarganegaraa menjadi mata kuliah yang wajib dan penting untuk mahasiswa?.

Baiklah, disini saya akan menjelaskan alasannya.


A. Pendidikan

Image result for pendidikan
https://moondoggiesmusic.com/pengertian-pendidikan/ 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa Pendidikan adalah suatu usaha yang terencana dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku yang baik guna untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Maksud dari usaha yang terencana yaitu kita dalam proses belajar bukan hanya mempelajari 1 mata pelajaran saja, misalnya kita dari SD pelajarannya bukan hanya tentang matematika saja. Akan tetapi, kita juga mendapatkan pelajaran agama, bahasa Indonesia dsb. Nah, dari beragamnya pelajaran yang kita dapatkan dari proses pendidikan tersebut secara langsung telah mengembangkan potensi diri kita dengan adanya kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta perilaku dalam diri kita.

Selain itu fungsi dari pendidikan yaitu ada 3 antara lain sebagai berikut :

  1. Kognitif, yaitu kemampuan rasionalitas yang mampu menganalisa sampai mengevaluasi suatu masalah. Kemampuan ini dapat dinilai diatas kertas, seperti raport yaitu seluruh nilai yang kita dapatkan dari proses pendidikan.
  2. Afektif, yaitu kemampuan Emosional yang mengacu rasa ingin tahu dan dapat disalurkan dengan praktik langsung terhadap suatu masalah. Kemampuan ini tidak dapat dinilai diatas kertas.
  3. Psikomotorik, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu dari ilmu yang ia dapatkan sebelumnya

    B. Kewarganegaraan

Image result for kewarganegaraan

Sesuai Pasal dibawah ini,

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara (UU RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 2).

maka, terlihat jelas bahwa hal tentang kewarganegaraan berkaitan erat dengan warga negara.


Sehingga dapat disimpulkan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berdasarkan kepada demokrasi politik diperluas dengan sumber pengetahuan dan ilmu lainnya, dan pengaruh positif dari pendidikan sekolah dan masyarakat yang diproses untuk melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mampu membangun warga negara yang baik dan terdidik (Smart and Good Citizen). Karena baik saja tidak cukup apabila seseorang tidak terdidik dari segi perilakunya.


Lalu, mengapa sih Pendidikan kewrganegaraan wajib dan penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. alasannya adalah karna ini adalah ilmu yang wajib dimiliki oleh semua orang. karena dibidang apapun kita bekerja, kita tak akan lepas oleh hal -hal ini. maka dari itu, kita sebagai mahasiswa walaupun ranahnya dibidang yang berbeda-beda, kita tetap harus mempelajari serta paham akan pendidikan kewarganegaraan.

setelah itu, kita akan membahas mengenai Program sarjana. kira-kira apasih program sarjana itu?

Program Sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. (UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)

Setelah kita lulus dari Program Sarjana yang kita tempuh, diharapkan sarjana dapat :

  • Menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, yaitu mampu untuk bersifat dinamis seiring perubahan budaya yang ada di Indonesia.
  • Mampu memasuki atau menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini, diharapakan seorang sarjana dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baru, bukan hanya seperti orang dahulu yang hanya bekerja di perusahaan atau menjadi PNS.
  • Mampu mengembangkan diri menjadi profesional atau ahli dibidangnya. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. (UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, setelah kita lulus dari program sarjana yang telah kita tempuh, kita diharapkan mampu mengabdikannya pada masyarakat luas.