URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Nama Mahasiswa  : Azzahra Agitha Karina
NPM                         : 1955061010
Mata Kuliah            : Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Dosen MK   : Rio Ariestia Pradipta


INTEGRASI NASIONAL MELIHAT DARI PERMASALAHAN DI PAPUA DAN ACEH

Indonesia menjadi negara dengan tingkat kerawanan yang tinggi akan disintegerasi nasional. Hal ini dikarenakan sangat beragamnya suku, agama, ras, budaya. Wilayah-wilayahnya pun tersebar luas di seluruh cakupan negeri. Hal ini pula yang memicu terjadinya disintegerasi nasional dikarenakan ada rasa tidak puas akan keadilan, kebijakan serta perhatian yang diberikan pemerintah kepada masing-masing daerah. Pada kali ini, saya akan membahas konflik yang memicu disintegerasi di dua daerah yaitu di Papua dan Aceh.

1. Konflik di Papua (Organisasi Papua Merdeka)

Konflik ini dimulai dengan pemberontakan rakyat papua dengan tujuan untuk melepskan diri dari kedaulatan Indonesia. Konflik berdarah yang terjadi di Papua berakar dari persoalan lama yang tidak pernah padam. Kerusuhan ini dipicu oleh diskriminasi dan rasialis terhadap penduduk asli Papua. Sejak itu, tuntutan referendum dan slogan-slogan pro-kemerdekaan seperti menemukan momentum untuk kembali bersuara bahkan lebih nyaring.

Hasil Analisis saya, hal-hal yang memicu konflik di Papua antara lain :

  • Masyarakat Papua merasa memiliki hubungan budaya yang lebih kuat dengan negara tetangga Papua Nugini dan negara- negara di timur Pasifik
  • Diskriminasi rasialis terhadap warga Papua. 
  • Papua Barat merasa dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari daerah Indonesia yang padat. Kekayaan Bumi Papua yang melimpah ruah dapat dimanfaatkan oleh para imigran dari wilayah padat. Dengan berbekal kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan yang cukup memadai, maka potensi sumber daya alam Papua bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal. Hal ini semakin mendatangkan banyak imigran. Dan hal ini merupakan salah satu yang menjadi penyebab Papua Barat ingin merdeka, yakni karena merasa tidak nyaman dan terganggu. Terlebih setiap tahun jumlah imigran bertambah banyak
  • Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua. Terlihat dari bidang-bidang inilah kesenjangan yang terjadi di Papua membuat mereka merasa lebih baik memisahkan diri dari Indonesia agar dapat lebih memperhatikan wilayah dan warganya.
  • Hasil atau kekayaan alam yang melimpah ruah di wilayah Papua. Salah satu bekal rakyat Papua untuk berani melakukan gerakan kemerdekaan adalah karena wilayah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk lokal. Selama ini memang kekayaan alam Papua lebih banyak dikelola oleh orang luar daerah, meskipun tetap memperhatikan warga masyarakat Papua sebagai penduduk asli. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Papua Barat juga ingin mengelola sumber daya alamnya sendiri.
  • Pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.
  • Sejarah kemerdekaan Indonesia yang awalnya tidak termasuk wilayah Papua. Bila kita menilik sejarah kemerdekaan Indonesia maka dahulu wilayah Indonesia merdeka tanpa termasuk wilayah Papua. Artinya, Papua jatuh ke Pemerintahan Indonesia setelah Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, yakni di tahun 1963. Selepas itu timbullah gerakan- gerakan kemerdekaan, salah satunya adalah perlawanan terhadap kontrol de facto setelah adanya Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Solusi yang dapat saya berikan adalah :

  1. Kita sebagai warga negara indonesia sudah seharusnya bersikap baik kepada saudara sebangsa dan setanah air kita, yaitu saudara-saudara kita yang ada diPapua, jangan terus melakuka tindak diskriminasi. Mari kita rangkul kembali mereka agar mereka merasa aman dan nyaman menjadi bagian dari Indonesia.
  2. Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Papua, karena apa yang sudah didapatkan pemerintah dari hasil kekayaan Papua sudahlah banyak namun feedback yang diberikan tidaklah sebanding dengan apa yang pemerintah dapat.

2. Konflik di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka)

Aceh memiliki sejarah militansi untuk memerangi orang-orang Portugis pada tahun 1520-an    dan menantang penjajah Belanda dari tahun 1873-1913, dan melancarkan perlawanan Islam kepada Republik Indonesia pada tahun 1953. perlawanan itu disebut “DARUL ISLAM”. Dimana perlawanan ini bertujuan untuk mendirikan sebuah Republik Islam atas seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga menjadi tujuan kelompok-kelompok Islam militan di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini berakhir tahun 1962, ketika pemerintahan Soekarno memberi jaminan bahwa Aceh akan diberi status sebagai sebuah daerah istimewa dengan otonomi luas di bidang agama, hukum, adat dan pendidikan. Tetapi selama bertahun-tahun janji ini secara umum tidak terpenuhi.

Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka ini dimulai 4 Desember 1976, saat M. Hasan di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Di Tiro dan para pengikut setianya telah terlibat dalam pemberontakan Darul Islam tahun 1953, tetapi kali ini pemberontakan mereka diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara jelas berniat unutk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tidak lama setelah deklarasi kemerdekanaa tersebut, kekuatan pasukan bersenjata GAM mulai menyerang pasukan pemerintah RI, hal yang mengundang kembali operasi penumpasan pemberontakan oleh pemerintah. Pada tahun 1983, kekuatan GAM telah dikalahkan di lapangan dan di Tiro lari ke luar negeri bersama beberapa pengikutnya dan akhirnya menjadi warga negara Swedia.

Setelah beberapa saat sekitar tahun 1980-an, GAM kembali menguat, merasionalisasikan status politiknya dan memperkuat sayap militer Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Dalam periode ini, sebagian dari 400 kader Aceh dilaporkan kirim ke Libya untuk latihan militer. Tahun 1989, GAM merasa cukup kuat untuk sekali lagi menjajal pemerintah Indonesia, menerang pasukan pemerintah, warga sipil dan orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Pemerintah membalas dengan operasi militer dan tindak penumpasan berskala besar. Pada tahun 1992, tampak bahwa pemerintah mengendalikan situasi sepenuhnya. Tetapi operasi militer yang ditandai dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh menjadi sorotan publik tidak lama setelah persiden Soeharto lengser dari kekuasaannya karena kerusuhan politik Mei 1998. Ditekan oleh teriakan publik di seluruh wilayah Indonesia atas pengniayaan dan pelanggaran HAM di Aceh, Pengb. Jend. Wiranto minta maaf atas ekses-ekses militer dari tahun 1998-1989 dan mencabut status Aceh sebagai sebuah Daerah Operasi Militer (DOM) dan menjanjikan sejumlah besar tentara dari propinsi itu. Meski demikian, perdamaian tak kunjung datang karena GAM memanfaatkan demoralisasi militer dan melancarkan serangan besar-besaran. Maka konfrontasi senjata dimulai lagi.

Solusi menurut saya adalah :

1. Memberikan pemahaman tentang patriotisme terhadap warga Aceh

2. Menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme

3. Rakyat harus punya sikap selektif

4. Melawan semua gerakan separatis

5. Meningkatkan rasa percaya diri masyarakat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>