Rangkuman Bab V

BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

Kewajiban dan hak dari setiap individu adalah terkait dengan hak dan kewajiban individu lainnya. Perumpamannya adalah dua orang yang bermain jungkat-jungkit. Bila orang pertama ingin berada di titik tertinggi (hak) maka orang kedua harus rela berada di titik terendah (kewajiban). Begitu pula sebaliknya, harmoni gerakan jungkat-jungkit tidak akan membuat kedua orang tersebut terjatuh.

Konsep dari harmoni antara hak dan kewajiban ini sudah ada dalam budaya bangsa kita, bahkan sejak zaman kerajaan kuno. Perbedaannya adalah konsep yang digunakan adalah konsep kewajiban dan belum dikenal adanya hak. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan untuk menuntut adanya “hak” tersebut dilakukan dengan cara memberontak tehadap pemerintahan yang berlaku saat itu. Perjuangan melawan imperialisme juga dilakukan, karena pada dasarnya itu adalah perbuatan merampas hak.

Perjuangan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban tidak hanya dilakukan bangsa Indonesia saja, namun seluruh warga dunia yang hak nya direbut. Hal ini tentu saja normal, karena harmoni hak dan kewajiban haruslah dicapai. Sebab lainnya adalah karena hak kita adalah atas kewajiban orang lain, dan hak orang lain adalah atas kewajiban kita.

Secara historis, penegakan hak adalah prioritas utama. Mulai dari seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.

Selanjutnya ada perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang disebut Magna Charta. sinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Revolusi besar dari negara-negara jajahan seperti Amerika dan Prancis adalah bukti dari penegakan hak atas manusia yang terjajah.

Secara sosiologis dan politis, perbedaan pandangan dan sumber hukum dapat menyebabkan terjadinya perbedaan perwujudan antara hak dan kewajiban serta harmoni antara keduanya. Sebagai contoh, pada era OrdeĀ  Baru, kalangan elit adalah kalangan yang semua hak nya dapat dipenuhi, sedangkan sebagian
besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya). Tuntutan reformasi untuk mengamandemen undang-undang beserta tuntutan reformasi lainnya adalah sebagai bentuk penyetaraan hak setiap orang. Hak umum yang dituntut pada era reformasi diantarnya adalah hak otonomi. kebebasan informasi, serta supremasi hukum

Terbangunnya persamaan antara hak dan kewajiban dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni persamaan derajat pendidikan, kesejahteraan sosial, penegakan hukum dan perlindungan dari ancaman eksternal. Keempat hal di atas adlah mutlak untuk dicapai guna mewujudkan harmoni antara hak dan kewajiban. Apabila hal diatas telah tercapaii, maka harmoni dapat terbentuk.

Pentingnya Pendidikan dalam mewujudkan harmoni juga berpengaruh terhadap persatuan bangsa. Apabila ada kecemburuan sosial di tempat yang berbeda di Indonesia, maka perpecahan adalah hal yang pasti akan terjadi. Melalui pemerataan pendidikan juga masyarakat akan teredukasi dan menjadi sadar akan pentingnya untuk menyeimbangkan porsi hak dan kewajiban.

Begitu pula dengan kesejahteraan ekonomi, guna menghindari tajamnya perbedaan antara si miskin dan si kaya. Permasalahan ekonomi ini juga menjadi dasar persamaan hak lainnya. Pentingnya ekonomi di segala lini adalah mutlak guna mewujudkan persamaan derajat ekonomi.

Namun hal yang tidak kalah penting dari semuanya adalah penegakan hukum dan perlindungan dari ancaman eksternal. Pelanggaran adalah passti terjadi, maka dari itu, guna menekan pelanggaran khususnya di bidang hak dan kewajiban menjadi penting dilakukan. Bagaimana jika setiap orang dengan semena-mena mencabut hak orang lain dan selalu mengklaim haknya? Tentu kekacauan merupakan hal yang muncul paling cepat. Stabilitas nasional juga penting dalam pembahasan kali ini, bila hak kita saja dirampas oleh bangsa asing, maka bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban guna menggapai hak? Karena hal inilah, keamanan nasional dengan unsur utama berupa POLRI dan TNI dibantu seluruh rakyat harus dapat dicapai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>