Rangkuman Bab V

BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

Kewajiban dan hak dari setiap individu adalah terkait dengan hak dan kewajiban individu lainnya. Perumpamannya adalah dua orang yang bermain jungkat-jungkit. Bila orang pertama ingin berada di titik tertinggi (hak) maka orang kedua harus rela berada di titik terendah (kewajiban). Begitu pula sebaliknya, harmoni gerakan jungkat-jungkit tidak akan membuat kedua orang tersebut terjatuh.

Konsep dari harmoni antara hak dan kewajiban ini sudah ada dalam budaya bangsa kita, bahkan sejak zaman kerajaan kuno. Perbedaannya adalah konsep yang digunakan adalah konsep kewajiban dan belum dikenal adanya hak. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan untuk menuntut adanya “hak” tersebut dilakukan dengan cara memberontak tehadap pemerintahan yang berlaku saat itu. Perjuangan melawan imperialisme juga dilakukan, karena pada dasarnya itu adalah perbuatan merampas hak.

Perjuangan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban tidak hanya dilakukan bangsa Indonesia saja, namun seluruh warga dunia yang hak nya direbut. Hal ini tentu saja normal, karena harmoni hak dan kewajiban haruslah dicapai. Sebab lainnya adalah karena hak kita adalah atas kewajiban orang lain, dan hak orang lain adalah atas kewajiban kita.

Secara historis, penegakan hak adalah prioritas utama. Mulai dari seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.

Selanjutnya ada perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang disebut Magna Charta. sinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Revolusi besar dari negara-negara jajahan seperti Amerika dan Prancis adalah bukti dari penegakan hak atas manusia yang terjajah.

Secara sosiologis dan politis, perbedaan pandangan dan sumber hukum dapat menyebabkan terjadinya perbedaan perwujudan antara hak dan kewajiban serta harmoni antara keduanya. Sebagai contoh, pada era Orde  Baru, kalangan elit adalah kalangan yang semua hak nya dapat dipenuhi, sedangkan sebagian
besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya). Tuntutan reformasi untuk mengamandemen undang-undang beserta tuntutan reformasi lainnya adalah sebagai bentuk penyetaraan hak setiap orang. Hak umum yang dituntut pada era reformasi diantarnya adalah hak otonomi. kebebasan informasi, serta supremasi hukum

Terbangunnya persamaan antara hak dan kewajiban dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni persamaan derajat pendidikan, kesejahteraan sosial, penegakan hukum dan perlindungan dari ancaman eksternal. Keempat hal di atas adlah mutlak untuk dicapai guna mewujudkan harmoni antara hak dan kewajiban. Apabila hal diatas telah tercapaii, maka harmoni dapat terbentuk.

Pentingnya Pendidikan dalam mewujudkan harmoni juga berpengaruh terhadap persatuan bangsa. Apabila ada kecemburuan sosial di tempat yang berbeda di Indonesia, maka perpecahan adalah hal yang pasti akan terjadi. Melalui pemerataan pendidikan juga masyarakat akan teredukasi dan menjadi sadar akan pentingnya untuk menyeimbangkan porsi hak dan kewajiban.

Begitu pula dengan kesejahteraan ekonomi, guna menghindari tajamnya perbedaan antara si miskin dan si kaya. Permasalahan ekonomi ini juga menjadi dasar persamaan hak lainnya. Pentingnya ekonomi di segala lini adalah mutlak guna mewujudkan persamaan derajat ekonomi.

Namun hal yang tidak kalah penting dari semuanya adalah penegakan hukum dan perlindungan dari ancaman eksternal. Pelanggaran adalah passti terjadi, maka dari itu, guna menekan pelanggaran khususnya di bidang hak dan kewajiban menjadi penting dilakukan. Bagaimana jika setiap orang dengan semena-mena mencabut hak orang lain dan selalu mengklaim haknya? Tentu kekacauan merupakan hal yang muncul paling cepat. Stabilitas nasional juga penting dalam pembahasan kali ini, bila hak kita saja dirampas oleh bangsa asing, maka bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban guna menggapai hak? Karena hal inilah, keamanan nasional dengan unsur utama berupa POLRI dan TNI dibantu seluruh rakyat harus dapat dicapai

Urgensi Integrasi Nasional sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sejak zaman penjajahan, Indonesia tidak pernah bisa memberikan perlawanan yang berhasil pada penjajah. Hal itu disebabkan karena perjuangan yang dilakukan bersifat kedaerahan. Hanya sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda persatuan antar daerah di seluruh Indonesia mulai terbentuk.

Dari sejarah di atas, persatuan Indonesia adalah sangat penting. Namun untuk mewujudkan itu, diperlukan suatu usaha yang kuat dan harus dilakukan oleh setiap individu. Penyebab sulitnya persatuan untuk terwujud adalah :

  1. Beragamnya suku bangsa
  2. Wilayahnya luas dan terpisah secara geografis
  3. Sumber daya alam yang berbeda

Menyadari hal ini, para Founding Father Indonesia telah merumuskan suatu pandangan yang dapat menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk, yaitu Pancasila. Pancasila mampu menyatukan rakyat Indonesia dikarenakan isinya digali dari kebudayaan masyarakat nya sendiri. Terlebih lagi terdapat di sila ke 3 Pancasila, “Persatuan Indonesia”. Bangsa Indonesia sejak masih di bawah penjajahan, telah menganggap penting adanya persatuan bangsa.

Langkah selanjutnya yang harus diambil adalah menjaga persatuan dengan menjauhi isu yang berbau SARA. Kemajemukan adalah sumber perpecahan yang utama, namun dengan toleransi dan tenggang rasa, maka persatuan akan terwujud dan kemakmuran dapat diraih.

Esensi dan Urgensi Indentitas Nasional sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter

Identitas adalah kata yang sering diucapkan kita. Biasanya kita menganggapnya sebagai nama dari seseorang, atau daerah asal orang tersebut. Namun apakan sebenarnya arti dari indentitas itu?

Identitas adalah sesuatu yang melekat pada suatu individu yang menjadi ciri khas dari individu yang memilikinya. Selain dibawa sejak lahir, identitas juga dapat terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan oleh seorang individu.

Sebagai bangsa yang berdaulat, kita pasti memiliki identitas diantara bangsa lain. Suatu ciri yang hanya dimiliki oleh bangsa kita, dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Itulah ciri dari bangsa kita. Identitas sebagai kesatuan negara Indonesia, terdapat dalam UUD 1945 Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hal yang termuat di dalam bab itu merupakan identitas yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia.

Suatu identitas, pasti terikat dengan jati diri. Jati diri kita sebagai bangsa Indonesia berasal dari Pancasila, yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki jati diri sebagai berikut :

1. Sifat religius

2. Menghormati bangsa dan manusia lain

3. Persatuan

4. Gotong royong dan musyawarah

5. Keadilan sosial

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional

Salah satu isi dari pernyataan Declaration of Human Rights adalah hak kemerdekaan pendidikan dan pengajaran, serta setiap orang berhak memilih pendidikan sesuai dengan kebutuhan/keinginannya.

Negara kita Indonesia menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Dalam UUD ayat 31 Ayat 1-5, negara kita menjamin adanya pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 31 ayat 1

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pasal 31 ayat 2

Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Pasal 31 ayat 3

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 31 ayat 4

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendidikan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 31 ayat 5

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

 

Itulah yang menjadi dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian, dalam Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1, dijelaskan apa yang dimaksud pendidikan. Menurut ayat tersebut, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Lalu, bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam memajukan pendidikan bangsa? Pengertian pendidikan telah dipaparkan di atas, yang belum adalah pengertian kewarganegaraan. Menurut Daryono, kewarganegaraan ialah isi pokok yang mencakup hak serta kewajiban warga Negara.Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang didalam satuan politik tertentu (secara khusus ialah Negara ) yang dengannya akan membawa hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian ialah disebut dengan warga Negara.

Bila kedua pengertian itu digabungkan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengacu pada Pancasila, dan diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya guna melatih kemampuan berfikir kritis, analis dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dari diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan setiap warga negara indonesia menjadi good and smart citizen. Sungguh hal yang sangat sederhana, namun berefek besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Artikel Probabilitas dan Statistika

Irfan Pramuditya

1915061023

Teknik Informatika

 

Coronavirus Disease 19 dan Imbas pada Ekonomi

Lagi-lagi dunia dilanda wabah yang sangat mengerikan, yaitu Coronavirus Disease 2019. Virus ini diketahui pertama kali menyebar di Wuhan, Tiongkok. Berstatus epidemi di Tiongkok. Namun karena kemampuannya dalam menyebar sangat cepat, pada tanggal 12 Maret 2020 WHO menyatakan epidemi Coronavirus Disease 2019 sebagai pandemi global, dan memberinya nama Covid-19. Berdasarkan data statistik dari WHO dan Kementrian Kesehatan Indonesia, sesungguhnya virus covid 19 ini tidaklah mematikan, namun kemampuannya menyebar sangat cepat akan membuat rumah sakit kewalahan menangani pasien, sehingga pasien dapat meninggal karena tidak ada tenaga medis.

Kasus baru terjangkit virus ini menunjukan kurva yang tajam ke atas, dan menandakan bahwa kecepatan penyebarannya sangatlah cepat. Berikut adalah contoh grafik kasus terjangkit covid 19 di kota New York, Amerika Serikat.irfan1

New York adalah salah satu kota dengan kasus yang cukup tinggi. Bisa dilihat, bahwa kurva terus beranjak naik setelah perintah untuk diam di rumah telah diumumkan. Secara global, WHO juga menyediakan peta yang menampilkan penyebaran covid-19.irfan2

Dari gambar di atas, penyebaran covid 19 paling padat ada di Eropa dan kasus yang berjumlah besar ada di Tiongkok, Italia, dan Amerika Serikat. Salah satu cara yang paling ampuh dalam menghentikan penyebaran virus yang kian meluas adalah dengan melakukan pysical distancing yang telah direkomendasikan oleh WHO. Kenijakan lockdown kota-kota besar juga termasuk bagian dari pysical distancing, sehingga opsi ini telah banyak dipilih oleh banyak negara yang terjangkit.

Saat kebijakan ini berlaku, seluruh kegiatan di kota tersebut berhenti total. Semua orang dipaksa untuk diam di rumah, toko-toko tutup, dan imbasnya adalah kegiatan ekonomi yang berhenti. Inilah yang akan dibahas pada artikel kali ini.

Langkah yang saya fokuskan kali ini adalah membandingkan kondisi mata uang dari negara-negara yang terjangkit parah dengan kondisi ekonomi di Indonesia, karena uang adalah simbol ekonomi suatu negara.

Tiongkok adalah negara pertama yang menjadi pusat penyebaran covid-19. Banyak kota besar di sana yang ditutup guna mencegah penyebaran virus. Berikut adalah statistik kurs mata uang Tiongkok, Yuan :irfan3

Covid-19 mulai marak menjangkiti Tiongkok sejak bulan Januari. Kebijakan lockdown juga telah diambil sejak Januari, sehingga keadaan ekonomi di Tiongkok pun menurun karena kegiatan ekonomi yang terhenti. Sejumlah skebijakan juga diambil demi mendorong perekonomian masyarakat untuk kembali normal. People’s Bank of China sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah dalam beberapa pekan terakhir untuk meningkatkan perekonomian negara.  Awal bulan ini, Bank sentral China mengurangi batas minimal dana kas perbankan yang harus disimpan dalam cadangan dengan memangkas rasio persyaratan cadangan untuk pertama kalinya dalam delapan bulan.

Beralih ke Italia, yang menjadi pusat penyebaran covid-19 setelah Tiongkok. Banyaknya korban terinfeksi corona di sini diakbatkan lalainya warga dan sikap meremehkan pandemi ini. Meskipun sudah ada yang terjangkit, namun tidak ada kebijakan untuk mengatasinya, sehingga covid-19 pun beralih ke sini. Keuangan di Italia juga sangat dipengaruhi dengan keadaan ekonomi bangsa eropa lainnya, sehingga secara umum ekonomi bangsa eropa diwakilkan oleh mata uang Euro. Berikut adalah kurs dari Euro :irfan4

Terlihat adanya ketidakstabikan yang terjadi pada mata uang Euro sejak Februari hingga Maret. Keadaan dalam negri juga sedikit tidak stabil diarenakan banyak kota yang ditutup. Dilansir dari situs The Guardian, pemerintah setempat memerintahkan semua toko, bar dan restoran untuk tutup. Akibat dari kebijakan ini adalah turunnya perekonomian negara tersebut. Namun perdana mentri Italia, Giuseppe Conte menyebutkan langkah pengorbanan ini dilakukan demi pencegahan pandemi, sehingga stabilitas nasional dapat segera dipulihkan.

Di atas adalah contoh keadaan ekonomi dari beberapa negara yang terjangkit virus covid-19. Bagaimana dengan keadaan Indonesia? Berikut adalah kurs Rupiah terhadap Dollar USA :

irfan5

Sungguh kacau perekonomian Indonesia sejak bulan Februari, yaitu sejak covid-19 mulai menjangkiti warga Indonesia. Penurunan kursnya pun sangat parah. Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Dalam situs kbr.id, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan 4 trik guna menghadapi guncangan ekonomi dalam negeri yang terdampak akibat virus corona tipe baru maupun pelemahan ekonomi global.

Pertama, adalah penyelesaian kartu pra kerja. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mempercepat pembagian kartu prakerja di tiga provinsi, yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Mengapa langkah ini diambil oleh pemerintahan? Padahal, secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Langkah ini pun dinilai kurang efektif dalam mempertahankan ekonomi, khususnya kurs terhadap USD. Pemerintah seharusnya lebih menggiatkan ekspor meskipun sedang dilanda krisis, atau mempercepat penanganan covid-19 dengan memberikan kebijakan lockdown.

Inisiatif kedua, pemerintah akan menaikan angka nominal pemberian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp50 ribu, dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu. Sungguh merupakan langkah yang sangat tepat dalam membantu meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak wabah ini. Langkah ini sebenarnya sudah tepat, namun dalam penyelenggaraannya, masih ditemukan kejanggalan, seperti tidak meratanya bantuan, hingga ada saldo kosong. Untuk itu, perlu adanya optimasisasi program ini untuk dapat membantu masyarakat.

Inisiatif ketiga, pemerintah akan memberi stimulus tambahan berupa anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk subsidi bangunan Rp800 miliar dan subsidi uang muka sebesar Rp700 miliar. Sehingga jumlah penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai 330 ribu unit, BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) 67 ribu unit, ada tambahan 175.000 unit. Bagaimana pemerintah malah menggelontorkan dana untuk pembangunan bersubsidi? Mengapa tidak melakukan pembangunan rumah sakit baru yang dikhususkan untuk menangani pandemi covid-19? Kenyataan lapangan yang terjadi pada tenaga medis adalah kekuarangan perlengkapan standar, atau biasa disebut APD. Ketua IDI, Daeng M Faqih mengatakan bahwa seluruh tenaga medis dilarang untuk menagani pasien covid-19 apabila tidak mendapat APD. Karena bila tenaga medis tersebut terinfeksi, tidak ada yang dapat menggantikan posisinya. Ini menunjukan kurangnya fasilitas pelindung bagi para tenaga medis, sehingga yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah APD dan keperluan lain guna menangani pandemi ini.

Sedangkan inisiatif keempat, pemerintah akan memberi diskon avtur dan diskon destinasi wisata. Adapun jumlah diskon atau subsidi yang disiapkan pemerintah berjumlah Rp265,5 miliar untuk tiga bulan ke depan. Pakar ekonomi mengatakan bahwa industri pariwisata akan untung besar setelah pandemi covid 19 mereda, sehingga langkah ini terlihat cukup baik. Namun, pertanyaannya adalah kapankan pandemi ini berakhir di Indonesia? Tidak ada yang tau, tapi pemerintah telah berani mengambil langkah yang sangaat jauh itu. Apakah tidak bisa menambahkan APD bagi para petugas medis? Tanpanya, seluruh petugas medis hanya akan jadi pasien yang terbaring lemah. Untuk itu, efisiensi anggaran dan prioritaskan anggaran untuk menangani pandemi adalah hal yang lebih penting.

referensi :

https://covid-19.direct/state/CA

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/italy-faces-calls-to-close-everything-to-tackle-coronavirus

https://kbr.id/nasional/02-2020/empat_trik_jokowi_hadapi_krisis_ekonomi_yang_terdampak_covid_19/102377.html

https://today.line.me/id/pc/article/IDI+Larang+Dokter+Tanpa+APD+Tangani+Pasien+Covid+19-vVK1EK

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan

Menurut UU No. 23 Tahun 2003 pasal 1 tentang SIDIKNAS, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan dijelaskan pada UU No. 20 tahun 2003 pasal yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang dalam hal ini adalah negara.

Menurut UU RI No. 12 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara

Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut pengertian dari pendidikan dan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk bertindak demokratis sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila.

Program Sarjana

Menurut UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah

Lulusan program sarjana diharapkan dapat menjadi intelektual yang berbudaya, mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi Profesional

Profesional

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi