Artikel Mengenai Kasus Virus Covid-19

Dikutip dari laman Kompas.com – 16/03/2020, 19:15 WIB

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa pemerintah daerah semestinya memang tidak diberikan kebijakan strategis terkait penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Menurut Agus, yang paling tepat adalah seluruh kebijakan penanganan dikoordinasi oleh pemerintah pusat melalui gugus tugasnya yang telah terbentuk. “Artinya, daerah itu yang paling mudah adalah hanya mengumpulkan data, informasi langsung diberikan kepada pusat untuk diolah dan diputuskan.

Kecuali ada beberapa hal yang memang tidak bisa mendukung, tapi saya rasa itu bisa,” ujar Agus kepada Kompas.com, Senin (16/3/2020). Agus mengatakan, pemda cukup menyuplai data secara real time terkait Covid-19 ke pemerintah pusat.

Data tersebut kemudian diolah oleh bagian data dari satgas yang sudah terbentuk. “Nah sekarang kalau tidak ada koordinasi begitu akan sulit pemerintah pusat memutuskan. Kalau daerah sudah bikin regulasi sendiri, regulasi seperti apa? Mau tidak mau, harus dibicarakan dengan pusat dan itu perlu waktu lama lagi.

Sekarang sudah sangat-sangat terlambat,” kata Agus. Oleh karena itu, kata dia, pemda cukup mengumpulkan seluruh data di daerahnya sambil mengedukasi pencegahan penyebaran Covid-19 kepada masyarakat semaksimal mungkin. Jika data tersebut sudah masuk ke pemerintah pusat lewat satgas, kata dia, maka satgas itulah yang akan menindaklanjutinya. “Perkara siapa nanti yang menangani di daerah itu kan bisa diperintahkan satgas yang punya kewenangan untuk memerintahkan itu. Jadi jangan sendiri-sendiri nanti kacau. Tapi ya itu di lapangan seperti itu karena kita sudah sangat terlambat,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah daerah dapat mengeluarkan banyak kebijakan demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Salah satu kebijakan yang dapat diambil, yakni meliburkan sementara proses belajar mengajar di sekolah dan universitas dan mengimbau mereka belajar di rumah. “Kemudian membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan interaksi online dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/3/2020).

Selain itu, menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ada pula meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah bekerja sama dengan swasta. Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah melaksanakan pemetaan terlebih dahulu terkait penyebaran virus corona di daerahnya.

 

Dikutip dari laman CNN Indonesia | Rabu, 18/03/2020 09:35 WIB
Jokowi berpendapat bahwa hal terpenting dalam pencegahan penyebaran virus corona saat ini adalah mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Dia mengimbau agar masyarakat tidak berkumpul atau mendatangi kerumunan.

“Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Jaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19,” kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3).
Namun, sejumlah politikus di Senayan mendesak agar Jokowi segera menetapkan kebijakan lockdown. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan mendesak Jokowi mengambil sebuah langkah tegas dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan lockdown dibutuhkan agar masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan atau pekerja memiliki alasan yang jelas untuk bekerja dari rumah tanpa harus mengalami pemotongan upah atau gaji.

“Pemerintah (harus) lakukan tindakan tegas. Imbauan beraktivitas dari rumah itu (harus) dibarengi perintah lockdown,” kata Irwan kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/3).

Pengamat dari Universitas Indonesia Andri W Kusuma menyatakan bahwa lockdown harus dilakukan agar pemerintah tak lebih terlambat dalam menangani corona. Menurutnya saat ini pemerintah sudah terlambat karena virus sudah terlanjur menyebar.

Sejak awal tahun, kata Andri, pemerintah seyogyanya melakukan berbagai upaya pencegahan dan koordinasi yang serius terkait pencegahan penyebaran virus corona.

Bahkan, lanjut dia, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto seharusnya sudah mengedukasi jajaran dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia sehingga berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia sudah siaga menghadap dampak terburuk setelah virus corona menjangkit masyarakat Indonesia.

 

Setelah membaca berita tersebut yang saya dapatkan yaitu hingga saat ini pemerintah belum memberlakukan karantina wilayah atau lockdown dalam meredam penyebaran virus corona. Namun Presiden Joko Widodo telah dua kali mengimbau masyarakat untuk sementara waktu belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Imbaun tersebut seiring meluasnya pasien yang terjangkit Covid-19 itu di Tanah Air. Hingga hari ini, pemerintah menyatakan 369 orang positif terkena virus corona dan 32 di antaranya meninggal.

Dari data Virus yang pertama kali merebak di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada awal Desember 2019 itu telah menyebar ke 151 negara. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) pada Senin kemarin, 16 Maret 2020, menyebutkan total yang terinfeksi 167.511 orang dan 6.606 pasien dari jumlah itu meninggal.

Menurut WHO, virus corona sudah bisa menular dari orang ke orang melalui percikan cairan dari hidung atau mulut penderita yang batuk atau buang nafas. Percikan cairan ini bisa mengenai benda-benda di sekitar orang tersebut.

Orang lain yang menyentuh benda itu kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut bisa tertular virus corona pula. Orang juga bisa tertular Covid-19 kalau menghirup percikan cairan dari penderita yang batuk atau buang nafas. Mengingat vaksin dan obat untuk Covid-19 belum ditemukan, meminimalkan kontak langsung dan menjaga jarak dengan orang lain merupakan cara utama untuk menghindari penularannya.
Pemerintah melakukan tindakan kepada masyarakat agar mematuhi hak dan kewajiban dari pemerintah yaitu sebagai berikut:
Isolasi Diri di rumah sebagai pemotong Mata Rantai Virus Corona

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan bahwa pemerintah melacak orang-orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien positif Covid-19 untuk mengendalikan penularan. Kendati demikian, tidak semua orang yang pernah berhubungan langsung dengan pasien Covid-19 menjalani isolasi di rumah sakit.

Rumah sakit memang akan kewalahan ketika harus mengisolasi semua orang yang punya riwayat kontak dengan penderita Covid-19. Selain itu, ada pula di antara orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien menghendaki karantina mandiri selama 14 hari dengan pantauan petugas kesehatan.

Berikut langkah yang di anjurkan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pencegahan virus corona :

  1. Lakukan self-isolate, gunakan masker yang benar
  2. lakukan social distancing (jarak sosial),
  3. tidur sendiri dan tidak berdekatan dengan orang lain, tidak berbagi alat makan dan minum, segera cuci alat makan tersebut dengan sabun cuci.

Menurut saya warga harus mengikuti anjuran karantina mandiri karena ada penderita Covid-19 yang tidak menunjukkan gejala sakit. Mereka tanpa sadar bisa menularkan virus kepada orang lain saat beraktivitas di luar rumah. Itu berbahaya karena sebenarnya kita bisa kerja sehari-hari tanpa tahu kita menularkan ke orang-orang yang imun dan kesehatannya lebih lemah.

Isolasi diri disarankan dilakukan selama 14 hari karena masa inkubasi virus corona tipe baru yang menyebabkan Covid-19 sekitar dua pekan.

Sebagai payung hukum dalam penanganan ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto  mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease. Surat edaran yang ditujukan kepada pemimpin kementerian atau lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota tersebut ditandatangani Senin kemarin (16/3).

Surat edaran itu meminta pemimpin kementerian atau lembaga dan kepala daerah untuk menginstruksikan seluruh jajaran organisasinya menerapkan protokol isolasi diri. Orang yang dianjurkan isolasi diri antara lain mereka yang demam atau batuk, atau pilek, atau mengalami gejala sakit pernafasan dan punya riwayat bepergian ke negara atau daerah penularan Covid-19. Atau berhubungan langsung dengan penderita Covid-19.

Orang yang menjalani isolasi diri, menurut protokol Kementerian Kesehatan, antara lain harus tinggal di rumah, tidak pergi bekerja dan ke ruang publik, menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain, dan menjaga jarak setidaknya satu meter dari anggota keluarga lain. Selain itu mesti menggunakan masker, mengukur suhu tubuh secara berkala, menghindari pemakaian bersama alat makan dan mandi, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta berjemur di bawah sinar matahari di ruang terbuka.

Menjaga Jarak Sosial

Pemerintah belum mempertimbangkan untuk menjalankan isolasi wilayah atau lockdown untuk mengatasi penularan Covid-19. Pemerintah masih berusaha memaksimalkan upaya pengendalian penyakit tersebut dengan menerapkan pembatasan interaksi sosial langsung.

“Karenanya, kebijakan belajar, bekerja dan beribadah di rumah perlu kita gencarkan dengan tetap mengedepankan pelayanan untuk kebutuhan pokok, kesehatan dan layanan publik lainnya,” kata Presiden Jokowi.

Dari media sosial, dapat kita ketahui orang-orang di berbagai belahan dunia sedang ramai membahas social distancing atau penerapan jarak sosial untuk mencegah penularan virus corona. Penerapan jarak sosial mencakup pengurangan interaksi langsung dengan orang lain selama berada di rumah, sekolah, tempat kerja, tempat umum, mau pun keramaian.

Menurut panduan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Australia, menjaga jarak sosial bisa dilakukan dengan tetap berada di rumah saat sakit, tidak berjabat tangan, dan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan pembersih. Selain itu menerapkan etika bersin dan batuk, mengurangi berbagi makanan di tempat kerja, serta membersihkan barang-barang yang sering disentuh menggunakan disinfektan.

Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan melalui konferensi video atau telepon, menghindari pertemuan besar, serta sebisa mungkin melakukan pertemuan di tempat terbuka. Sebagaimana perkuliahan yang kita lakukan sekarang dilakukan secara daring agar menghindari kontak dengan orang lain dan meminimalisir  terkena virus corona Di laur itu, menghindari antrean panjang, menjaga jarak dengan orang setidaknya sekitar satu meter, dan menghindari keramaian.

 

 

DATA STATISTIK KASUS COVID-19 DI INDONESIA DAN DUNIA

Kasus virus secara global tercatat setidaknya 381.000, dengan angka kematian lebih dari 16.000 dan 101.000 orang lebih yang pulih.

Di Indonesia, jumlah kasus virus corona terus meningkat. Sejak Senin (23/03) hingga Selasa (24/03) terdapat tambahan 107 pasien baru, sehingga total ada 686 orang terjangkit virus corona, dan 55 orang di antara mereka meninggal dunia. Sementara yang sembuh sebanyak 30 orang.

Berdasarkan data terbaru, virus corona telah menyebar ke-22 provinsi di Indonesia. Tiga provinsi dengan kasus terbanyak ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Virus ini menyebabkan penyakit yang disebut Covid-19. Penyakit infeksi pernafasan ini dimulai dengan demam dan batuk kering dan setelah sekitar satu minggu, dapat menyebabkan sesak napas.

Secara global, virus ini telah menginfeksi orang di lebih dari 160 negara. Angka kematian di negara-negara yang terkena wabah, secara total telah melewati angka 14.500 orang. Angka kematian terbanyak ada di China, Italia, Iran dan Spanyol.

Screenshot (79)

Sementara itu dari 69 orang pasien yang dirawat karena positif virus corona di Indonesia hingga 13 Maret 2020, lebih dari separuhnya berusia lebih dari 40 tahun.

Namun Kementerian Kesehatan tidak membeberkan usia dan jenis kelamin pasien tambahan yang dikonfirmasi sebagai pasien positif virus corona baru setelah tanggal 13 Maret 2020.

Screenshot (80)

Screenshot (81)

Screenshot (82)

KESIMPULAN

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan bangsanya, dari memberlakukan lockdown sampe meliburkan segala instansi untuk meminimalisir terkena virus corona. Bahkan WHO pun memberikan petunjuk kepada kita agar selalu Lakukan self-isolate, gunakan masker yang benar lakukan social distancing (jarak sosial), tidur sendiri dan tidak berdekatan dengan orang lain, tidak berbagi alat makan dan minum, segera cuci alat makan tersebut dengan sabun cuci. Segala bentuk perlakuan dari pemerintah untuk masyarakat adalah untuk melindungi bangsanya dan balik lagi kepada kitanya jika ingin bangsa ini aman maka patuhilah segala perintah, hak dan kewajiban yang diberikan pemerintah kepada kita.

 

REFERENSI

  1. https://news.detik.com/bbc-world/d-4951978/peta-dan-infografis-pasien-corona-di-indonesia-dan-dunia
  2. https://nasional.kontan.co.id/news/who-rekomendasikan-indonesia-lakukan-delapan-tindakan-menghadapi-virus-corona
  3. https://tirto.id/ketahui-protokol-kesehatan-penanganan-corona-covid-19-eFtj

BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

Pendidikan Kewarganegaraan

Materi 5

BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak.

Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill (1996) yang menyatakan bahwa lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun pebuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

 

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga Negara harus tau hak dan kewajibannya. Seprti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang, apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak Negara dan warga Negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh Negara.

 

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia.

  1. Sumber Historis

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.

  1. Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

  1. Revolusi Amerika (1276)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

  1. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite).

  1. Sumber Sosiologis

Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara.

  1. Sumber Politik

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara.

Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah Perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah Amandemen tersebut.

  1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945, namun dengan perubahan. Perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli: Pasal 31, (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan Pasal 31, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

  1. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Salah satu perubahan penting untuk Pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945, sebagai berikut:

a. Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945: menegaskan asas kekeluargaan;

b. Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara;

c. Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara.

  1. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945]. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945 konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi Pasal 27 Ayat (3) dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945] merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.

  1. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca Amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hakhak dasar warganegara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM).

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

  1. Dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menimbulkan terciptanya toleransi beragama dan ketentraman di dalam agama.
  2. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban, dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata serta fasilitas lebih memadai, sehingganya pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.
  3. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di negara ini bisa terkendali.
  4. Dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban, menimbulkan keharmonisan terhadap rakyat.

 

 

NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD

Pendidikan Kewarganegaraan

Materi 4

NILAI DAN NORMA  KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD

 Perbuatan yang dilarang :

  • Pasal 31
  • “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.”
  • “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dari Pasal di atas tentang perbuatan yang dilarang, pasal tersebut perlu di uji karena bertentangan dengan

 

  • Pasal 28 G
  • “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

agar dengan adanya undang-undang ini tidak hanya tertulis saja dan minim di terapkan, melainkan juga berguna bagi kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal ataupun kalo bisa menyeluruh.

 

Kasus mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE

  • Pasal 27 ayat 1

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

  • Pasal 28D ayat 1UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 27 ayat 1 UU ITE sesuai atau berkaitan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, karena pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE membahas tentang HAM yang apabila dilakukan dengan sengaja mendistribusikan tentang kepribadian seseorang tanpa sepengetahuannya, maka dari itu Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mencegah hal itu terjadi.

  • Pasal 27 ayat 3

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan yang terjadi di Aceh dan Papua dengan tema Integrasi Nasional.

“ANALISIS KASUS MASALAH ACEH DAN PAPUA DENGAN TEMA INTEGRASI NASIONAL”

Nama                        : Muhammad Iqbal Syahbana

NPM                          : 1915061009

Mata Kuliah            : Pendidikan Kewarganegaraan

Nama Dosen MK     : Rio Ariestia Pradipta

MASALAH DISINTEGRASI DI PAPUA

Papua merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, banyak sekali permasalahan yang terjadi di provinsi tersebut. Yang mengakibatkan masyarakat disana banyak yang menderita. Banyak kerusuhan besar yang melanda provinsi tersebut. Sementara itu, situasi keamanan terkait aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum juga terkendali. Banyak warga sipil yang meninggal dan sejumlah anggota TNI gugur dalam berbagai kasus keamanan di Papua. Papua kini berada di posisi genting bukan hanya terkait masalah tersebut, tetapi terkait masalah integrase bangsa. Teriakan “Papua merdeka” terdengar dalam berbagai demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi belakangan ini.

Banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Dari suku bangsa yang beragam dan memiliki wilayah yang luas. Menyatukan Indonesia memang tidak mudah. Wilayah kita yang membentang dari Aceh sampai Papua, terdiri dari belasan ribu pulau. Menjaganya sebagai satu kesatuan wilayah saja sudah repot. Dan ditambah factor manusia yang semakin mempesulit untuk mewujudkan Integrasi bangsa.

Ancaman disintergrasi yang terjadi di Papua saat ini, dan sebenarnya terus terjadi, adalah persoalan rumit yang melibatkan begitu banyak faktor. Papua secara berbeda dengan Indonesia bagian barat. Suku bangsa Indonesia bagian barat adalah suku bangsa Asia. Papua bukan Asia, melainkan bagian dari kepulauan Melanesia, Pasifik.

Perbedaan mendasar itu membuat sebagian orang Papua merasa bahwa Papua seharusnya tak menjadi bagian dari Indonesia. Itu menjadi sumber ancaman disintegrasi. Soal lainnya adalah soal kesenjangan antara pusat dan daerah. Tentu saja ada usaha untuk memperbaiki kesenjangan itu. Sayangnya kendalanya juga tidak sedikit. Setelah berpuluh tahun menjadi bagian dari Indonesia, Papua tetap tertinggal. Kenapa? Korupsi. Korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat maupun pejabat pemerintah daerah Papua sendiri membuat banyak program pembangunan tak berjalan. Di Papua bahkan masih ada daerah yang mengalami ancaman kelaparan.

 

Solusi dari pemerintah : seharusnya pemerintah memfasilitasi pembangunan dan infrastruktur serta sarana dan prasarana di daerah papua. Dan menjauhkannya dari permasalahan yaitu korupsi agar papua merasa bahwa daerahnya sama dengan daerah lain sehingga tidak adanya perbedaan.

 

Dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia : Agar selalu menghargi perbedaan serta toleransi dengan suku,agama, dan ras di daerah papua dan jangan membeda-bedakan hal tersebut.

 

 


 

 

MASALAH DISINTEGRASI DI ACEH

Aceh memiliki sumberdaya minyak dan gas yang kaya. Maka dalam hubungan pusat dan daerah terlihat adanya perbedaan titik perhatian. memaknai otonomi khusus, Dimaknai bahwa Aceh memiliki wewenang atas pengelolaan sumber daya alam Aceh dan berhak atas 70% dan hasil pendapatan yang diperoleh dan sumber daya alam itu. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Aceh lebih mengharapkan kesejahteraan ekonomi yang dibiayai oleh pendapatan dan bagi hasil 70% pendapatan dan minyak dan gas bumi itu. Oleh karena itu, ide dari otonomi khusus melalui desentralisasi asimetris ialah untuk mendapatkan keadilan yang menurut masyarakat Aceh yakni dengan pembagian seperti tersebut. Akan tetapi, ternyata dibalik latarbelakang tersebut, Hasan Tiro yang sebagai seorang yang rasa kesukuannya tinggi menilai bahwa Pemerintah pusat sudah tidak adil terhadap Aceh.

 

Dimana dalam hal ini Aceh merupakan bagian dari beberapa alasan tersebut, yakni terjadinya salah satu gerakan separatis di Aceh (GAM) dan Aceh mengalami kekecewaan terhadap pemerintah pusat, ketika bahwa Aceh di bawah gerakan Hasan Tiro menyatakan kecemburuannya pada suku Jawa yang dianggap memegang potensi kekuasaan lebih besar. Selain itu, Aceh juga berada di wilayah ujung Barat Indonesia yang akses dan hubungannya dengan pusat yang terlalu jauh. Selain itu, dikarenakan Aceh sebagai wilayah terluar cenderung lebih mudah terakomodir oleh luar negara. Terakhir bahwa Aceh juga di kenal sebagai sumber gas minyak yang dapat menyumbangkan SDA cukup tingggi.

GAM terbentuk karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, baik karena faktor ekonomi, agama, maupun social.

 

Solusi dari pemerintah : Seharusnya pemerintah memberi kebijakan kepada masyarakat Aceh dengan seadilnya dan tidak pilih kasih. Pemerintah juga memberikan dua solusi yang akan dibawa ke meja perundingan yakni penerimaan otonomi khusus dan terminal konflik secara permanen. Namun pemerintah harus tetap tegas dalam mempertahankan wilayah Aceh.

 

Solusi dari semua lapisan masyarakat : Selalu menghargai perbedaan, tidak boleh memandang rendah suku ras agama lain, saling toleransi antar bangsa agar tidak terjadi disintegrasi bangsa di negara Indonesia.

 

REFERENSI :

https://news.detik.com/berita/d-391560/pemerintah-tawarkan-gam-dua-solusi-untuk-aceh-

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49835477

 

URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Materi 3

URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah Negara-bangsa (nation state) selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang – orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara-bangsa bisa membangun,jika orang-orang yang ada didalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan,dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa.

Suatu negara-bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional.Dapat dikatakan bahwa sebuah negara-bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

A.Menelusuri Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional 

1.Makna Integrasi Nasional

Marilah kita telusuri istilah integrasi nasional ini. K ita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian: secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal usul kata, sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu.

Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal usul kata pembentuk istilah tersebut.Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi dan nasional. Sekarang, kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya.Berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasionaldalam konteks

 

2.Jenis Integrasi

Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni :

 

1) integrasi bangsa,

2) integrasi wilayah,

3) integrasi nilai,

4) integrasi elit-massa, dan

5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif).

Uraian secara berturut-turut sebagai berikut:

Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional

Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok kelompok social budaya masyarakat tertentu.

Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.

Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimun yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial

Integrasi tingkah laku perilaku integratif), menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan `yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Suroyo (2002),integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (nation) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.

Dalam realitas nasionalintegrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yakni aspek politik, ekonomi,dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazimdisebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi),yakni saling ketergantungan ekonomi antardaerah yang bekerjasamasecara

sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasisosial budaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dangolongan.

Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi :

1) Integrasi politik,

2) Integrasi ekonomi , dan

3) integrasi sosial budaya

 

3.Pentingnya Integrasi nasional

Integrasi nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara, apalagi negara-bangsa

(nation-state) yang baru merdeka. Mengapa demikian? Apa pentingnya?

Menurut Myron Weinerdalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka,faktor pemerintah yang berkeabsahan (Legit imate) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-bangsa.

Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu

dan bekerja bersama.

REFERENSI https://mediapembelajaranmatematikaberbasisictblog.wordpress.com/2017/04/11/urgensi-integrasi-nasional-sebagai-salah-satu-parameter-persatuan-dan-kesatuan-bangsa/

Identitas Nasional dalam pembangunan bangsa dan karakter

 

Pendidikan Kewarganegaraan

Materi 2

identitas-nasional-2-1200x480

Pengertian Identitas Nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan banga lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok/organisasi/negara.

Kata identitas berasal dari “identity” yang berarti ciri – ciri, tanda – tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya.

Sedangkan kata “nasional” merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita – cita, serta tujuan.

Dari pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam – macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan, seperti Indonesia. Di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Identitas nasional memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut ini.

  1. Sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Tujuan utama adanya identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa lainnya.

  1. Sebagai Pembeda Dengan Bangsa Lainnya

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri – ciri, tanda – tanda dan ciri khas akan suatu negara tersebut. Hal inilah yang akan membuat negara tersebut berbeda dengan negara lainnya. Pastinya, dengan adanya identitas nasional akan menjadi pembeda suatu bangsa lebih khusus dan spesifik.

  1. Merupakan Landasan Negara

Identitas nasional merupakan suatu landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita – cita dan tujuan negara tersebut. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya.

  1. Identitas Negara Tersebut

Fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara. Di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu ciri khas tertentu akan sebuah negara dengan adanya identitas nasional tersebut.

Identitas negara Indonesia :

  1. Bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih (pasal 35).
  2. Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia (pasal 36).
  3. Lambang negara Indonesia adalah Pancasial dan pedoman negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika (pasal 36 A).
  4. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya ( pasal 36 B).

Jati diri Pancasila sbb:

  1. Sifat religious.
  2. Menghormati bangsa dan manusia lain.
  3. Rasa persatuan.
  4. Gotong royong dan musyawarah.
  5. Keadilan sosial.

 

 

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

 

Pendidikan Kewarganegaraan

Materi 1

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1).

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (UU RI No. 12 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 2)

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajinan suatu warga negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan. Karena di nilai penting, pendidikan ini sudah di terapkan sejak usia dini di setiap jejang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasikan penerus –penerus bangsa yang berompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara.

Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. (UU RI No 14 2005 tentang Guru dan Dosen).

 

DEFINISI WARGA NEGARA

Pengertian Warga negara adalah orang – orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Serta memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional.

SIAPA SAJA YANG TERMASUK WARGA NEGARA YANG ADA DI INDONESIA

Warga Negara Indonesia adalah:

  1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
  2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
  3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
  4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
  5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
  6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
  7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
  8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
  9. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
  10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
  11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
  12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
  13. anak dari seorang ayah atau ibu yang te1ah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

 

 

 

Review Huawei Nova 3i

REVIEW HP HUAWEI NOVA 3i

Huawei merilis ponsel menengah terbarunya yakni Nova 3i. fitur andalan dari hp ini yaitu teknologi di hampir semua bagian, desain notch, empat kamera dan GPU Turbo.

Desain

Dari segi desain, Huawei Nova 3i mengusung konsep notch. Notch Nova 3i menampung dual selfie camera beresolusi masing-masing 24MP dan 2MP serta speaker receiver.

Huawei Nova 3i mengusung warna hitam polos sehingga terlihat lebih elegan. Huawei Nova 3i menggunakan bahan alumunium pada kerangkanya serta sisi depan dan belakangnya dibalut material kaca.

Karena menggunakan kaca, ponsel ini agak licin saat digenggam. Sebaiknya gunakan cover pelindung sehingga tidak terjatuh ketika digenggam.

Huawei Nova 3i memiliki berat 170 gram dan dimensi 157,6 x 75,2 x 7,6 mm. Ketika digenggam, Nova 3i cukup nyaman. Tidak terlalu berat dan pas di genggaman tangan.

Sudut melengkung pada Huawei Nova 3i menambah kenyamanan ketika digenggam. Ketika dimasukkan ke saku pun, Huawei Nova 3i masih terasa pas.

Layar seluas 6,3 inci terpampang di bagian depan Huawei Nova 3i. Di atasnya terdapat notch sebagai wadah kamera selfie ganda 24MP+2MP, speaker receiver, LED notification dan sensor proximity.

Kamera utama ganda beresolusi 16MP+2MP tersemat di bagian belakang ponsel ini. Di bawahnya terdapat LED flash, sensor fingerprint dan logo Huawei.

Sisi kanan Nova 3i, dijumpai tombol volume up dan down serta tombol power. Sementara di sisi kiri hanya terdapat slot SIM Card dan SDCard.

MicroUSB 2.0, sebuah speaker, jack audio 3,5mm, lubang mic terpatri di bagian bawah Huawei Nova 3i.

Layar dan UI 

Huawei Nova 3i dibekali layar TFT LCD (IPS) berukuran 6,3 inci dengan resolusi FHD+ (2340 x 1080p). Aspek rasionya cukup besar yakni 19,5:9.

Layar Nova 3i terlihat cukup luas berkat notch. Namun, ketika bermain game ataupun menonton video, desain notch ini agak mengganggu.

Warna yang dihasilkan layar Nova 3i adalah 16,7 juta warna dan ukuran saturasi warna (NTSC) nya mencapai 85%. Layarnya sudah dilapisi Corning Gorilla Glass sehingga tahan terhadap goresan benda tajam dan benda keras lainnya.

penyimpanan yang dimiliki Hp ini 128 GB. Tampilan antarmukanya, CPU adalah milik Huawei baru Kirin 710, membuat penampilan secepat dan tajam dari Qualcomm dalam penggunaan rutin.

Baterai dan daya tahan

Sumber tenaganya, Huawei Nova 3i disokong baterai berkapasitas 3340 mAh. Dukungan teknologi GPU Turbo, membuat Nova 3i hemat daya. Ketika tidak digunakan sama sekali dan dibiarkan standby, Huawei Nova 3i mampu bertahan hingga 48 jam atau kurang lebih 2 hari dalam kondisi full daya 100%.

Untuk pemakaian harian seperti telepon, sosial media, pesan instan, email dan lainnya, Nova 3i mampu bertahan hingga seharian penuh atau 24 jam. Ketika digunakan bermain game terus menerus, Huawei Nova 3i sanggup bertahan dalam waktu 6 hingga 7 jam. Gawai ini juga didukung fitur Battery Management berteknologi AI yang mampu menghemat konsumsi daya baterai.