Home » pendidikan kewarganegaraan » NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD

NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD

Analisa mengenai undang – undang yang berkaitan dengan kompetensi Teknik Informatika dan dibandingkan dengan UUD 1945 apakah bertentangan atau tidak


Undang undang yang bersangkutan dengan Teknik informatika adalah UU ITE (informasi elektronik dan transaksi elektronik).

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

#analisis 1

—Pasal 27 ayat 3 UU ITE,  “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

— Pasal 28E UUD 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

— Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, menyebutkan bahwa “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis “.

Dapat dilihat UU ITE dengan UUD 1945 sedikit bertentangan. Kenapa? karena pada pasal 27 ayat 3 UU ITE ini menyatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk mentrasmisikan informasi yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan dalam pasal 28E UUD 1945 menyatakan bahwa seseorang memiliki hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Sekilas kedua undang – undang ini sangat bertentangan. Namun jika kita kaji lagi, bahwa dalam menjalankan hak seseorang wajib tunduk dan menaati pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang – undang sesuai dengan pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Jadi dalam menjalankan hak kita terkait mengeluarkan pendapat dengan bebas namun tetap memperhatikan hal – hal yang dilarang seperti pendapat yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal tersebut bertujuan agar dapat menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Jangan sampai hak yang kita jalankan dapat melanggar hak orang lain. Kesimpulannya UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945.

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>