Alat – Alat untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat

Hak, (menurut KBBI) adalah  a benar: mereka telah dapat menilai mana yg hak dan mana yg batil; milik; kepunyaan: barang-barang ini bukan hak mu;kewenangan: dengan ijazah itu ia mempunyai hak untuk mengajar; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb): semua warga negara yg telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dl pemilihan umum;kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu: menantu tidak ada hak atas harta peninggalan mertuanya;derajat atau martabat: orang Melayu pd waktu itu tidak sama haknya dng orang Eropa; Huk wewenang menurut hukum.

Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir . Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.

Kewajiban,(menurut KBBI)  sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kehidupan bernegara tidak dapat berjalan dengan lancar jika warga masyarakat tidak melaksanakan hak ini secara lancar dan tepat.

Keterikatan antara Hak dan Kewajiban

Sebagai warga negara, kita pasti memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban berjalan secara beriringan dan dalam pengaplikasiannya tidak dapat dipisahkan. Contohnya sebagai warga negara Indonesia,  kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pasal 23A UUD 1945. Jika kita tidak patuh untuk membayar pajak, maka kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk melakukan pembangunan – pembangunan seperti jalan raya, jembatan, dan yang lainnya. Karena apa? Karena dalam kasus seperti ini hak bisa didapatkan apabila kewajiban kita telah terpenuhi. Salah satu sumber dana agar pemerintah bisa melakukan pembangunan dan dapat memberikan rakyatnya penghidupan yang layak adalah pajak. Maka dari itu, penting bagi kita untuk membayar pajak tepat waktu. Jadi kita juga harus paham mengenai peran hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia agar dalam implementasiannya kita tidak menjadi salah paham.

 

Adapun yang perlu kita perhatikan sebagai warga negara Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945  adalah sebagai berikut.

Hak Warga Negara :

  • Pasal 27 ayat 2 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  • Pasal 27 ayat 3 tentang hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  • Pasal 28A tentang hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  • Pasal 28B ayat 1 tentang hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  • Pasal 28B ayat 2 tentang hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • Pasal 28C ayat 1 tentang hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatnya kualitas hidup.
  • Pasal 28C ayat 2 tentang hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.
  • Pasal 28D ayat 1 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  • Pasal 28D ayat 2 tentang hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  • Pasal 28D ayat 3 tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  • Pasal 28E ayat 1 tentang hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing – masing serta hak memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, dan berhak kembali.
  • Pasal 28E ayat 2 tentang hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
  • Pasal 28E ayat 3 tentang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  • Pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  • Pasal 28G ayat 1 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  • Pasal 28G ayat 2 tentang hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
  • Pasal 28H ayat 1 tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan.
  • Pasal 28H ayat 2 tentang hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaaan dan keadilan.
  • Pasal 28H ayat 3 tentang hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  • Pasal 28H ayat 4 tentang hak milik pribadi dan hak milih tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun.
  • Pasal 28I ayat 1 tentang hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
  • Pasal 28I ayat 2 tentang hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  • Pasal 29 ayat 2 tentang hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing – masing.
  • Pasal 30 ayat 1 tentang hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  • Pasal 31 ayat 1 tentang hak mendapat pendidikan.

Kewajiban Warga Negara

  • Pasal 27 ayat 1 tentang kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya.
  • Pasal 27 ayat 3 tentang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  • Pasal 28J ayat 1 tentang Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Pasal 28J ayat 2 tentang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
  • Pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  • Pasal 31 ayat 2 tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  • Pasal 23 ayat 2 tentang kewajiban membayar pajak.

 

Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun  secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban.

Sekian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>