COVID-19 , Seberapa Besar Pengaruh PHYSICAL DISTANCING melawan wabah

jadi

Virus kembali berulah , lanjangan jumlah pasien positif jadi pertanda pandemi korona sudah benar – benar tiba , angka seribu sudah terbuka, jangan ada lagi yang mengentengkan 2 bulan kita kenyang dengan kelakar meremehkan, memang tidak mudah mengambil keputusan yang sulit tapi kondisi dari waktu ke waktu semakin menjepit, sekedar himbauan terbukti tidak berjalan di lapangan, paket lengkap kebijakan amat ditunggu semua lapisan, bukankah opsi – opsi sudah terpampang di depan mata, pertimbangan apa yang di hitung negara.

Cara penyebaran covid 19 menurut WHO yaitu dengan menular dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Virus ini menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan tersebut kemudian mengenai suatu  benda dan benda tersebut kemudian dipegang oleh orang yang sehat. Virus ini juga bisa menyebar ketika tetesan itu dihirup oleh orang yang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi covid 19. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati – hati dan melakukan usaha pencegahan yang dimulai dari diri sendiri.

Berikut langkah – langkah yang wajib kita lakukan untuk mencegah penularan covid 19:

  1. Cuci tangan secara teratur dan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air atau menggunakan hand sanitizer.
  2. Terapkan social distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang terutama mereka yang batuk atau bersin.
  3. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut, karena kemungkinan tangan kita dapat terkontaminasi dengan virus. Jadi usahakan mencuci tangan sebelum menyentuh area permukaan wajah.
  4. Lakukan aturan bersin yang benar, yaitu dengan menutupi hidung dengan siku bagian dalam atau menutupi mulut dengan tisu. Kemudian segera membuang tisu tersebut pada tempatnya untuk mencegah penyebaran virus lewat tetesan yang terdapat pada tisu.
  5. Gunakan masker ketika sakit.
  6. Hindari kontak fisik dengan hewan.
  7. Jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah berobat.

Jelas tak ada waktu lagi untuk berleha – leha , apalagi berlambat – lambat ria dengan bencana, segera mungkin ambil kebijakan yang utuh , yang sekarang tampak masihlah separuh separuh, kita berlomba dengan virus yang menyebar kencang, kecepatan dan ketanggapan kita akan menjadi tiang pancang, sudah banyak waktu yang terbuang oleh kelengahan, jangan lagi melakukan ketidakpedulian, apalah arti kesenangan dan liburan jika bertumbangan hilang nyawa . Mari jaga Indonesia kita dengan bersama – sama. #Stayhome

Read More

Alat – Alat untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat

Hak, (menurut KBBI) adalah  a benar: mereka telah dapat menilai mana yg hak dan mana yg batil; milik; kepunyaan: barang-barang ini bukan hak mu;kewenangan: dengan ijazah itu ia mempunyai hak untuk mengajar; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb): semua warga negara yg telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dl pemilihan umum;kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu: menantu tidak ada hak atas harta peninggalan mertuanya;derajat atau martabat: orang Melayu pd waktu itu tidak sama haknya dng orang Eropa; Huk wewenang menurut hukum.

Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir . Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.

Kewajiban,(menurut KBBI)  sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kehidupan bernegara tidak dapat berjalan dengan lancar jika warga masyarakat tidak melaksanakan hak ini secara lancar dan tepat.

Keterikatan antara Hak dan Kewajiban

Sebagai warga negara, kita pasti memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban berjalan secara beriringan dan dalam pengaplikasiannya tidak dapat dipisahkan. Contohnya sebagai warga negara Indonesia,  kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pasal 23A UUD 1945. Jika kita tidak patuh untuk membayar pajak, maka kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk melakukan pembangunan – pembangunan seperti jalan raya, jembatan, dan yang lainnya. Karena apa? Karena dalam kasus seperti ini hak bisa didapatkan apabila kewajiban kita telah terpenuhi. Salah satu sumber dana agar pemerintah bisa melakukan pembangunan dan dapat memberikan rakyatnya penghidupan yang layak adalah pajak. Maka dari itu, penting bagi kita untuk membayar pajak tepat waktu. Jadi kita juga harus paham mengenai peran hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia agar dalam implementasiannya kita tidak menjadi salah paham.

 

Adapun yang perlu kita perhatikan sebagai warga negara Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945  adalah sebagai berikut.

Hak Warga Negara :

  • Pasal 27 ayat 2 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  • Pasal 27 ayat 3 tentang hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  • Pasal 28A tentang hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  • Pasal 28B ayat 1 tentang hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  • Pasal 28B ayat 2 tentang hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • Pasal 28C ayat 1 tentang hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatnya kualitas hidup.
  • Pasal 28C ayat 2 tentang hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.
  • Pasal 28D ayat 1 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  • Pasal 28D ayat 2 tentang hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  • Pasal 28D ayat 3 tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  • Pasal 28E ayat 1 tentang hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing – masing serta hak memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, dan berhak kembali.
  • Pasal 28E ayat 2 tentang hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
  • Pasal 28E ayat 3 tentang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  • Pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  • Pasal 28G ayat 1 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  • Pasal 28G ayat 2 tentang hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
  • Pasal 28H ayat 1 tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan.
  • Pasal 28H ayat 2 tentang hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaaan dan keadilan.
  • Pasal 28H ayat 3 tentang hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  • Pasal 28H ayat 4 tentang hak milik pribadi dan hak milih tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun.
  • Pasal 28I ayat 1 tentang hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
  • Pasal 28I ayat 2 tentang hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  • Pasal 29 ayat 2 tentang hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing – masing.
  • Pasal 30 ayat 1 tentang hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  • Pasal 31 ayat 1 tentang hak mendapat pendidikan.

Kewajiban Warga Negara

  • Pasal 27 ayat 1 tentang kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya.
  • Pasal 27 ayat 3 tentang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  • Pasal 28J ayat 1 tentang Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Pasal 28J ayat 2 tentang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
  • Pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  • Pasal 31 ayat 2 tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  • Pasal 23 ayat 2 tentang kewajiban membayar pajak.

 

Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun  secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban.

Sekian.

Read More

Paper Urgensi Integrasi nasional

PAPER URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

PeranSertaWNITerhadapAncamanIntegrasiNasional

Nama mahasiswa : Bagus Stefanus Sihotang

NPM                        : 1915061051

Mata kuliah           : Pendidikan kewarnegaraan

Nama dosen MK   : Rio Ariestia Pradipta

 

Analisis Masalah

Latar Belakang Permasalahan

  Aceh memiliki sejarah militansi untuk memerangi orang – orang portugis pada tahun 1520-an dan menantang penjajah Belanda dari tahun 1873 – 1913 dan melancarkan perlawanan Islam kepada Republik Indonesia pada tahun 1953. Perlawanan itu disebut DARUL ISLAM. Dimana perlawanan ini bertujuan untuk mendirikan sebuah Republik Islam atas seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga menjadi  tujuan kelompok – kelompok Islam militan di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini berakhir tahun 1962, ketika pemerintahan Soekarno memberi jaminan bahwa Aceh akan diberi status sebagai daerah istimewa dengan otonomi luas di bidang agama, hukum, adat dan pendidikan.

Beberapa pendeatan dalam penyelesaian konflik

1.Pendekatan “Ralf Dahrendrof”
Pendekaran ini mengacu pada teori pakar konflik dan resolusi onfli Ralk Dahrendrof  yaitu Konsiliasi, Mediasi, dan Jalan Arbitrase.

2. Pendekatan Structural Fungsional
Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai komunitas yang terintegrasikan secara teratur atas dasar nilai kesepakatan dari setiap anggota masyarakat. Dalam pendekatan ini juga dikenal sebagai statement yaitu General Agreements yang memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat.

 

Berikut Faktor faktor penyebab kegagalan dalam mewujudan perdamaian di Aceh.

1. Belum terciptanya hurting stalemate menyebaban pihak ketiga sulit menemukan titik atau entry point.

2. Persamaan identitas dan solidaritas cenderung tergantung pada konflik.

3. Adanya rasa dendam didalam sebuah pemerintahan , seperti bagi GAM, TNI adalah penjajah yang harus di usir dari Aceh, kebalikannya TNI menganggap GAM adalah musuh yang harus di musnahkan.

4. Adanya kegagalan implementasi seperti salah satu pihak merasa terugikan.

5. Situasi yang tidak mendukung adanya permecahan masalah seperti mediasi.

6. Mengaitkan isu isu lain.

7. Terdapatnya maksud maksud politik berupaya mencari keuntungan.

8. Merasa sudah puas dan tidak ingin untuk kompromi lebih dalam.

Read More

Urgensi Integrasi Nasional

 Urgensi Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Kesatuan dan Persatuan Bangsa

integritas nasional

Integrasi

“Integration” berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya dan menurut KBBI, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.

Nasionalbangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang – orang yang berbeda latar belakangnya, beradala dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik.

Nation yang berarti

Secara Politis, integrasi Nasional secara poltitis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

Secara Antropologi, integrasi Nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian diantara unsur – unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasaran pengertian integritas di atas, integrasi nasional bisa diartikan sebahai suatu proses adaptasi antara unsur – unsur yang berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi tanpa menghilangkan garis besar budayanya.

Integasi nasional dapat dipengaruhi oleh:
1. ancaman dari luar
2. gaya politik kepemimpinan
3. kekuatan lembaga – lembaga politik
4. Ideologi nasional
5. kesempatan pembangunan ekonomi

Faktor pendorong dan penghambat

Dalam terbentuknya integrasi, ada beberapa faktor yang mendukung seperti:

1. Adanya rasa toleransi dan saling menghormati sesama masyarakat.

2. Berkembangnya komunikasi dan transportasi dengan baik antar daerah.

3. Meningkatnya rasa solidaritas sosial dalam menghadapi suatu kejadian bersama-sama.

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor yang menghambat terbentuknya integrasi yaitu:

1. Kurangnya rasa toleransi dan saling menghormati satu sama lain.

2. Ancaman yang timbul dari pihak luar.

3. Tidak adanya rasa peduli terhadap sesama masyarakat.

Intergrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia,dimana salah satu contohnya yaitu antara pemerintah dengan wilayahnya. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia, misal menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama di Indonesia.

Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia.

Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyrakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia

Contoh integrasi nasional

Kita dapat melihat ke bangsa Indonesia pada beberapa kejadian seperti bersama – sama menarik papua untuk tidak keluar dari Bangsa Indonesia, bersama – sama membantu ancaman dari dalam maupun luar negri dan masih banyak lagi.

integritas nasional 2

“Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa”.

Read More

Pendidikan Kewanegaraan

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional

1. Apa itu Pendidikan Kewanegaraan?
a.Pendidikan
 adalah proses belajar tentang pengetahuan, keterampilan, dan kebiasan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau peneliitian.

Menurut UU /no. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

kesimpulannya yaitu : Pendidikan adalah
1. Usaha sadar terencana
2. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar     peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya,
3. Memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Apa itu kewarnegaraan

Menurut UU RI No. 12 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

jadi, kewarnegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol politik tertentu yang denganna membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang dalam hal ini adalah negara

 

Jadi, Pendidikan kewarnegaraan adalah sebuah ajaran atau didikan yang akan mengingatkan kita akan pentingnya nilai- nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hak yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita – cita bangsa

 

Pendidikan Tinggi

adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan atau profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia

Menurut UU Tahun 2012, Pendidikan tinggi dibagi dalam beberapa poin, salah satunya yaitu:

Program Sarjana , Merupakan jenjang pendidikan bagi lulusan menengah atas atau sederajat untuk mampu memanfaatkan dan meangamalkan ilmu yang didapat dan teknologi melalu penalaran ilmiah. Diharapakan untuk lulusan program sarjana menjadi intelektuan dan ilmuan yang berbudaya, menciptakan lapangan perkerjaan dan mampu mengembangkan diri menjadi seseorang yang profesional.

Apa itu Profesional?

  Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi.

Terima kasih.baru

Read More